"Kita ingin mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang bergerak di sektor perkebunan dan perikanan dan bisa diakses oleh lembaga keuangan," kata Kepala OJK perwakilan Sumbar Darwisman di Padang, Selasa pada peluncuran aksi pangan bersama perbankan.
Menurut dia, pada tahun depan bunga Kredit Usaha Rakyat mencapai enam persen sehingga diharapkan banyak terserap di kalangan petani dan nelayan.
Ia melihat ada triliunan uang yang berputar di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Baca juga: ACT dukung penyaluran Lumbung Pangan Wakaf
Di Sumbar ada komoditas kopi Solok, ekspor kerapu yang potensial meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan, kata dia.
OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan daerah akan mengawal hal ini agar lembaga jasa keuangan bisa mendampingi UMKM di sektor pangan.
Pada sisi lain ia melihat sektor peternakan di Sumbar juga potensial sebagai bahan baku rendang untuk kebutuhan jamaah haji.
Produksi sapi di Kabupaten Limapuluh Kota harus digenjot untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan diharapkan lembaga perbankan turut memberikan dukungan pembiayaan, kata dia.
Baca juga: Gubernur Sumbar apresiasi AKSI Pangan OJK
Jika usaha ini berkembang selain bisa menyediakan daging untuk memenuhi kebutuhan lokal, Sumatera juga untuk nasional, kata dia.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Ketua Tim Pengarah TPAKD Sumbar mengimbau Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk meningkatkan akses keuangan di bidang pertanian dan pangan.
Sesuai arahan tersebut maka TPAKD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 digagas program kerja pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu.
"Gagasan itu diwujudkan melalui program Nagari Elok Sejahtera (NES) yang dimotori oleh Bank Nagari.sebagai proyek percontohan telah dilaksanakan di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar dan di Lubuk Basung Kabupaten Agam," kata dia.
Baca juga: Sumbar sepakati tiga perda di bidang pangan, energi, dan persandian
Sejalan dengan program Aksi Pangan pada 2017 Pemprov Sumatera Barat juga meluncurkan program pengembangan sektor pangan melalui pemberdayaan ekonomi nagari dengan nama “Nagari Mandiri Pangan”.
Program ini merupakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan nagari untuk membangun ekonomi berbasis pengembangan komoditas, kata dia.
Untuk tahun 2019, program kerja yang diangkat TPAKD Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan program Nagari Mandiri Pangan serta program Kemandirian Pangan.
Program kerja ini ditujukan dalam rangka menjamin kecukupan stok daging ayam dan telur melalui pengembangan KUR klaster jagung dengan mendorong penanaman jagung secara masif pada lahan seluas 10.000 hektare.
Baca juga: BI : Tidak ada gejolak harga pangan saat Ramadhan di Sumbar
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
