"Artinya apa saja faktor lingkungan yang akan mendukung dari pembangunan itu. Seterusnya perlu juga dilakukan kajian tentang risiko ekonomi, lingkungan maupun bencana," kata Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi pada kegiatan peluncuran laporan ibu kota baru di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau lokasi ibu kota baru
Selain itu, Walhi juga meminta pemerintah agar melakukan kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota negara untuk menghindari kerugian di berbagai aspek di antaranya dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilainya juga akan kurang efektif membawa dampak pemerataan ekonomi masyarakat. Justru keputusan tersebut akan mempertinggi ketimpangan.
Apabila pemerintah tetap menjalankan kebijakan itu, maka para pemilik dalam hal ini korporasi yang menguasai sumber daya alam dan ekonomi di Indonesia lah yang paling diuntungkan bukan masyarakat luas apalagi warga lokal.
Baca juga: RUU ibu kota baru akan mulai dibahas Januari 2020
Namun, jika pemerintah memiliki upaya pemerataan ekonomi maka sebaiknya anggaran yang sudah disiapkan dalam jumlah besar itu digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia termasuk pula lingkungan di tempat lain.
Apalagi saat ini Walhi melihat beban negara cukup besar terutama yang diakibatkan kehancuran ekologis misalnya kebakaran hutan dan lahan, banjir dan lain sebagainya.
"Nah itu lah sebaiknya yang harus dilakukan jika ingin melakukan pemerataan ekonomi dan lingkungan," katanya.
Ia mengatakan secara umum, memindahkan ibu kota negara bukan lah suatu perkara pemindahan instansi pemerintah atau membangun gedung-gedung. Namun, lebih jauh dari itu merupakan sebuah upaya membangun peradaban.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kebun bibit akan dibangun di ibu kota baru
Baca juga: Presiden Jokowi temui tokoh adat Kalimatan Timur
Baca juga: Presiden Joko Widodo "kulo nuwun" ke tokoh adat Kaltim
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
