"Saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan menjadi Rp6,5 triliun," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sebenarnya kata dia, anggaran KKP pernah mencapai Rp10 triliun pada tahun 2016. Hanya saja oleh Menteri Susi Pudjiastuti, anggaran itu tidak terpakai, makanya tahun 2019 diturunkan hingga mencapai Rp5,8 triliun.
"Tapi kami berjanji tahun 2021 kita akan memperjuangkan kembali untuk meningkatkan anggarannya," katanya .
Menurut dia, penambahan anggaran KKP di tahun 2021 mendatang juga seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM dan budi daya yang terdapat di bawah wewenang KKP juga harus ditingkatkan.
Politisi PDIP itu juga mengutarakan harapannya agar penerapan berbagai riset tambak budi daya seperti untuk pengembangan komoditas udang dan ikan, untuk dapat terus ditingkatkan produksinya.
Namun hal tersebut, lanjutnya, juga harus dapat diselaraskan dengan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada.
"Kami juga mendorong SDM penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan teknologi agar hasil perikanan baik budi daya dan penangkapan meningkat, sehingga menghasilkan devisa bagi negara," ucap Sudin.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengutarakan harapannya agar anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat terus meningkat agar selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melesatkan kinerja sektor perikanan nasional.
"Mudah-mudahan di tangan (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) Edhy Prabowo, ada peningkatan (anggaran) di sektor kelautan dan perikanan pada tahun-tahun berikutnya," kata Sudin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KKP Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (4/12).
Sudin menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada tahun 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada anggaran 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2019 ini.
Kemudian, lanjutnya, anggaran itu meningkat menjadi Rp6,47 triliun untuk tahun 2020, dan dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa terus melesat. Ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut tidak sampai 1 persen dari APBN, sedangkan UUD telah menyebutkan untuk sektor pendidikan hingga 20 persen.
Sudin mengingatkan arahan Kepala Negara agar sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan secara maksimal, serta menyebut pula pentingnya peran dinas kelautan dan perikanan di daerah, karena program KKP dinilai tidak akan berjalan tanpa dukungan daerah.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
