Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti tiga poin yang masih menjadi persoalan utama pendidikan di Indonesia hingga kini belum dituntaskan oleh pemerintah."Pertama persoalan guru, ini sangat mendasar sehebat apa pun kurikulum dan sebesar apa pun anggaran, namun jika persoalan guru belum diselesaikan tetap tidak akan berdampak apa-apa," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati dalam diskusi bertaj
"Pertama persoalan guru, ini sangat mendasar sehebat apa pun kurikulum dan sebesar apa pun anggaran, namun jika persoalan guru belum diselesaikan tetap tidak akan berdampak apa-apa," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati dalam diskusi bertajuk evaluasi pendidikan tahun 2019 dan outlook pendidikan 2020, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Mendikbud diharapkan bisa selesaikan masalah pengangguran lulusan SMK
Saat ini jumlah ketersediaan guru di Tanah Air masih menjadi problem pemerintah. Dari tiga juta lebih, nyaris setengahnya merupakan tenaga pendidik berstatus honorer, sehingga otomatis berdampak pada tingkat kesejahteraan maupun mutu.
"Hari ini kesejahteraan yang diterima guru honorer masih memprihatinkan," katanya lagi.
Yang kedua, ujarnya pula, selain jumlah tenaga pendidik, Indonesia juga menghadapi rendahnya mutu guru. Hal itu secara otomatis juga berkorelasi dengan kesejahteraan mereka. Karena, tidak semua guru di Tanah Air memiliki kualitas mutu setara terutama di daerah.
Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan itu diperlukan semacam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar pendidik tersebut melahirkan anak-anak yang unggul pula di masa depan.
"Hasil uji kompetensi guru kita dua kali dilakukan hasilnya sangat jauh dari standar," katanya.
Maka dari itu, katanya pula, berbagai persoalan pendidikan yang belum tuntas pada periode lima tahun lalu harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini terutama kementerian terkait di sektor pendidikan.
"Jadi Mas Nadiem mau bicara masalah apa pun tentang pendidikan tidak akan berhasil kalau kunci utamanya yaitu guru tidak diselesaikan," kata dia.
Terakhir, Marlinawati yang pernah duduk di Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan nasional itu, menyoroti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.
"Kita tahu banyak gedung yang rusak dari target yang ditetapkan sejak 2016, bahkan 2019 ternyata jauh sekali tercapai," ujar dia.
Baca juga: Mahyudin nilai pendidikan dan kemiskinan masalah utama Indonesia
Ia menjelaskan sarana dan prasarana sekolah menjadi bagian penting, karena apabila mengalami kerusakan maka dapat mengganggu bahkan mengancam keselamatan siswa maupun guru saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas.
Apalagi, saat ini persoalan infrastruktur diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akibatnya, ujar dia, nyaris kontrol sarana dan prasarana sepenuhnya relatif menjadi rendah.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
