Berikut rangkuman berita pilihan yang masih menarik untuk dibaca.
1. Sekitar 14 persen dari 35 ribu megawatt proyek listrik sudah beroperasi
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebut kapasitas listrik sebesar 5.071 megawatt atau sekitar 14 persen dari 35 ribu megawatt proyek listrik sudah beroperasi hingga November 2019.
"Kapasitas listrik 5.071 megawatt sudah selesai, sudah masuk jaringan PLN," kata Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Omnibus Law berpeluang atur upah lanjutan korban PHK
Dalam rancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja sedang dipersiapkan skema khusus yang memungkinkan ada upah lanjutan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, mengatakan dalam pembahasan mengenai cipta lapangan pekerjaan, sedang dipersiapkan skema baru di bidang ketenagakerjaan terkait dengan “unemployment benefit”.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Cara Pertamina jaga pasokan energi akhir tahun
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi tetap handal selama momentum liburan Natal 2019 dan tahun Baru 2020.
Berdasarkan hasil pantauan khusus Menteri ESDM Arifin Tasrif terhadap kondisi listrik, BBM, LPG dan kegeologian, antisipasi yang dilakukan oleh tim Posko Nasional Sektor ESDM sudah baik.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Rupiah menguat jelang akhir tahun
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore, menguat menjelang libur akhir tahun 2019.
Rupiah ditutup menguat enam poin atau 0,04 persen di posisi Rp13.952 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp13.958 per dolar AS
Berita selengkapnya klik di sini
5. Fasilitas khusus bagi eksportir patuh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan fasilitas khusus bagi pengusaha eksportir yang patuh dalam menyampaikan devisa hasil ekspor (DHE) berupa percepatan restitusi pajak khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan data terkait DHE tersebut akan ditampung secara cepat dan tepat melalui Sistem informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2020 mendatang.
Berita selengkapnya klik di sini
Baca juga: KPPIP sebut 14 persen dari 35 ribu MW proyek listrik sudah beroperasi
Baca juga: Presiden Jokowi ingin draf Omnibus Law dibuka ke publik
Baca juga: Sri Mulyani tegaskan sanksi pelanggar aturan devisa hasil ekspor
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
