Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih mengaktifkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan di kawasan perairan nasional dan mengantisipasi terjadinya kapal asing mengklaim Natuna.KKP perlu lebih mengaktifkan SKPT Natuna dengan memperbanyak kegiatan penangkapan ikan
"KKP perlu lebih mengaktifkan SKPT Natuna dengan memperbanyak kegiatan penangkapan ikan," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, beberapa tahun lalu telah ada rencana dari pemerintah khususnya KKP untuk merelokasi nelayan dari Pantura ke Natuna, dan hal itu perlu ditinjau ulang realisasinya.
Hal tersebut, lanjutnya, karena dengan adanya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia, maka ke depannya bisa ditunjukkan bentuk "penguasaan" laut Natuna oleh Indonesia.
Ia juga mengemukakan bahwa mesti ada kapal pengawas perikanan yang selalu siaga di Natuna dalam rangka menjaga nelayan dan aktivitas penangkapan ikan dari kegiatan pencurian ikan di sana.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.
Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019 lalu.
"Saya tadi usul supaya ada kapal Ocean Going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter freegate," katanya.
Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula, Luhut mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.
Ia pun meminta agar masalah masuknya kapal China ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan karena faktanya Indonesia memang masih kekurangan kemampuan untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan bahwa sejak tahun sejak 2015-2019 telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp80 miliar untuk pembangunan infrastruktur pulau terluar di Kabupaten Natuna, Kepri.
Masing-masing untuk peningkatan jalan trans Batubi-Klarik, jalan trans Batubi-Tanjung Kudu/Sedanau, jembatan Sungai Tengah 1 bentang 30 meter, jembatan sungai tengah 2 bentang 20 meter dan Sungai Curing bentang 40 meter.
"Pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini khususnya masyarakat di Natuna," kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto saat persemian sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Batubi, Natuna, Senin (23/12).
Baca juga: Akademisi ingatkan soal Natuna, Indonesia juga perlu hard power
Baca juga: Nelayan Natuna mengaku tak khawatir lagi untuk melaut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
