"DPD RI ikut prihatin terhadap daerah yang dilanda banjir, dan yang paling parah di Jabodetabek. Keselamatan warga harus diutamakan, lakukan normalisasi semua fasilitas umum," kata Nono dalam Sidang Paripurna DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: La Nyalla: 50 rumah staf DPD terdampak banjir
Dia menilai persoalan banjir tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan masyarakat kecil.
Oleh karena itu, menurut dia, harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi daerahnya dari dampak banjir.
Baca juga: Presiden minta seluruh jajaran turun ke lapangan atasi banjir
Nono mengatakan, DPD RI melalui Komite II DPD akan memanggil menteri terkait membahas daerah-daerah yang terkena bencana banjir.
"Melalui Komite II, DPD RI meminta untuk mengundang menteri terkait membahas daerah-daerah yang terkena banjir dan petakan daerah rawan sekaligus cari solusi dampak banjir," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah terus maksimalkan pelayanan kebutuhan dasar korban banjir
Nono juga menyampaikan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah mengeluarkan informasi terkait beberapa wilayah yang berpotensi terjadi banjir.
Dia menjelaskan beberapa daerah seperti Jawa Timur dengan status siaga, lalu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan berstatus waspada.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
