Iskandarsyah menilai sejak kebijakan tersebut ditiadakan pada zaman Menteri KKP yang baru, Edhy Prabowo. Aktivitas nelayan asing kembali marak di perairan Indonesia khususnya laut Natuna.
Belakangan ini, kata dia, puluhan kapal nelayan asing China didampingi "coast guard" berkeliaran menangkap ikan secara ilegal di wilayah tersebut.
"Kalau sudah diingatkan tapi masih membandel, seharusnya tenggelamkan saja," kata Iskandarsyah, Senin (6/1).
Politisi PKS ini mengakui kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi kapal nelayan luar negeri yang menjarah potensi laut Indonesia.
Selama kebijakan itu diterapkan, lanjutnya, nyaris tak ada kapal nelayan asing yang berani mencuri ikan di wilayah maritim NKRI terutama Natuna.
Dikatakannya, kapal-kapal nelayan asing yang didominasi negara Vietnam yang kerap masuk menerobos Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna sudah cukup banyak ditangkap lalu ditenggelamkan oleh Susi kala itu.
"Kalau memang kebijakan itu buat kapok nelayan asing, kenapa tak dilanjutkan saja," ujarnya.
Dia menyampaikan pemerintah bisa melanjutkan aksi menenggelamkan kapal asing itu asal dengan payung hukum yang jelas, terutama menyangkut dampak lingkungan sekitar akibat penenggelaman tersebut.
Lanjut dia, selama ini yang juga jadi perdebatan khususnya di kalangan pemerhati lingkungan ialah dampak buruk penenggelaman kapal asing tersebut terhadap ikan dan biota di laut.
"Penenggelaman kapal harus dilakukan di tempat-tempat yang tidak berpotensi merusak lingkungan sekitar," tutur Iskandarsyah.
Sementara, Ketua Nelayan Ranai, Natuna, Herman mengaku sangat setuju jika penenggelaman kapal di wilayah mereka dibangkitkan lagi.
"100 persen, kami sangat setuju," tegasnya.
Baca juga: DPRD Kepri kecam kapal asing masuk Natuna
Baca juga: Mahfud MD mendorong kapal nelayan Pantura beroperasi di Natuna
Baca juga: KKP terus koordinasi dengan Menko Polhukam perketat pengawasan
Pewarta: Ogen
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
