"Kami berharap saat berangkat ke Pulau Natuna hingga pulangnya mendapatkan pengawalan. Termasuk saat mencari ikan juga mendapatkan jaminan keamanan menyusul situasinya yang sedang memanas," kata Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Suyoto di Rembang, Selasa.
Baca juga: KKP percepat proses perizinan dorong nelayan lebih banyak melaut
Selain meminta jaminan keamanan, dia juga berharap, pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang bersedia berangkat melaut ke Natuna.
Nelayan juga meminta adanya jaminan bahwa nelayan setempat juga tidak merasa tersinggung dengan kehadiran nelayan dari Pantura karena sebelumnya nelayan lokal memang tidak menerima kehadiran nelayan dari luar daerah.
Ia mengakui masih menunggu hal itu dari pemerintah sehingga rencana keberangkatan ke Pulau Natuna juga belum disosialisasikan kepada nelayan.
Rencananya, lanjut dia, memang ada sekitar 400-an kapal dengan ukuran di atas 80 gross ton dari Kabupaten Rembang yang siap berangkat melaut ke Pulau Natuna.
Baca juga: KKP terus koordinasi dengan Menko Polhukam perketat pengawasan
Sebelumnya, beberapa nelayan dari Kabupaten Rembang memang ada yang sudah pernah melaut ke Pulau Natuna dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.
Untuk menuju Pulau Natuna yang saat ini situasinya tengah memanas dengan Negara China, membutuhkan waktu antara delapan hingga 10 hari, sehingga mulai berangkat hingga mendapatkan hasil tangkapan serta pulang ke Rembang setidaknya membutuhkan waktu sebulan.
"Hasil tangkapan bisa dijual di Pontianak atau dibawa pulang ke Rembang karena saat ini semua kapal sudah dilengkapi dengan ruangan pendingin ikan agar ikannya tidak mudah rusak," ujarnya.
Baca juga: Ketua MPR: perkuat armada "coast guard" Indonesia di Natuna
Baca juga: China didesak klarifikasi dan minta maaf pada Indonesia
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
