• Beranda
  • Berita
  • Soal Natuna, Bakamla: Kami hadir mendukung diplomasi

Soal Natuna, Bakamla: Kami hadir mendukung diplomasi

7 Januari 2020 16:00 WIB
Soal Natuna, Bakamla: Kami hadir mendukung diplomasi
Menko Polhukam Mahfud MD (ketiga kiri) didampingi (kiri ke kanan) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menhan Prabowo Subianto, Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R, Menlu Retno Marsudi dan Menkum HAM Yasonna H Laoly menyampaikan konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui klaim sepihak China atas teritorial di bagian laut Natuna yang disebut Nine Dash Line seusai peristiwa masuknya kapal nelayan dan Coast Guard China pada akhir Desember 2019 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Badan Keamanan Laut (Bakamla) menegaskan kehadiran mereka di perairan Natuna, Kepulauan Riau, untuk mendukung langkah diplomasi yang dilakukan terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan tersebut.

"Kita berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS), mereka berdasarkan sejarah. Jadi, nggak akan ketemu," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Indonesia harus konsisten tolak klaim China

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Penanganan Pengamanan Laut di Kantor Kemenko Polhukam.

Meski demikian, Taufiq mengatakan persoalan klaim China itu harus diselesaikan lewat jalur diplomasi meski secara tegas tidak ada negosiasi ataupun tawar menawar.

"Jadi, kalau itu nggak selesai maka sampai kapanpun akan seperti ini. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa harus ada orkestra tim antara operasi dan diplomasi," katanya.

Taufiq menegaskan Indonesia dan China tidak dalam keadaan konflik dan tidak ada ekskalasi untuk berperang sehingga Bakamla sebagai institusi operasional melakukan tindakan terukur.

"Nah, terukur ini jangan terjadi miskalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan mengganggu hubungan baik kedua negara," katanya.

Baca juga: Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE Natuna

Baca juga: Susi Pudjiastuti minta pemerintah tegakkan hukum bagi pencuri ikan


Ia menjelaskan kapal China di perairan Natuna itu tidak masuk teritorial kedaulatan Indonesia, tetapi memasuki kawasan ZEE Indonesia.

"Belum, belum teritori. Masih jauh. Makanya, di sana bukan masalah kedaulatan tetapi hak berdaulat. Lebih banyak penegakan hukumnya di sana, makanya Bakamla di depan," katanya.

Baca juga: Menlu tegaskan kapal China langgar wilayah ZEE Indonesia

Oleh karena itu, Taufiq selalu melapor situasi terkini di perairan Natuna setiap pagi kepada Menteri Luar Negeri untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bahan untuk berdiplomasi.

"Makanya, saya tadi sampaikan ada orkestratif, begitu seperti itu, saya tambah lagi kekuatan. Karena diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus, kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Bagaimana kita me-'manage' itu," katanya.

Baca juga: TNI AU terbangkan empat F-16 ke Natuna

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020