Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.
"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu.
Ia menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang.
"Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan," katanya.
Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," katanya.
Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada," katanya.
Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. "Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," katanya.
Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP.
Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.
Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Natuna Kepulauan Riau
Baca juga: Presiden tegaskan tak ada tawar-menawar soal kedaulatan terkait Natuna
Pewarta: Agus Salim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
