Hal tersebut disampaikan Sam'ani saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap berkaitan dengan mutasi jabatan terhadap M. Tamzil di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin.
Sekda mengaku pernah ditunjukkan selembar surat berisi perjanjian antara Tamzil dan Hartopo dengan dua pengusaha.
Kedua pengusaha yang mendukung pembiayaan pilkada pasangan Tamzil-Hartopo tersebut masing-masing pengusaha bus bernama Hariyanto dan pengusaha jasa konstruksi bernama Noer Halim.
"Pernah ditunjukkan selembar kertas berisi perjanjian oleh Pak Haryanto," katanya di bawah sumpah dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sulistyono itu.
Baca juga: Sekda Kudus diperiksa KPK di Polres Kudus
Baca juga: KPK kembali geledah ruang Bupati dan Sekda Kudus serta sejumlah OPD
Baca juga: KPK benarkan adanya kegiatan penindakan di Kudus
Sam'ani juga dikonfirmasi soal keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tentang isi surat perjanjian tersebut.
Surat perjanjian itu sendiri berisi jika saat M. Tamzil dan Hartopo memerintah Kabupaten Kudus, pelaksanaan mutasi dan penganggaran harus sepengetahuan para pihak yang bertandatangan dalam surat tersebut.
Saksi juga menyebut besaran bantuan pembiayaan yang diberikan kedua pengusaha tersebut masing-masing Hariyanto sebesar Rp30 miliar dan Noer Halim sebesar Rp10 miliar.
Dalam kesaksiannya, Sekda juga ditanya perihal uang Rp500 juta yang diberikan oleh kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Joko Susilo.
Menurut dia, uang tersebut merupakan pinjaman dari Hariyanto untuk pembelian ban bus atas perintah Wakil Bupati Hartopo.
"Itu murni pinjaman pribadi. Tidak diberikan kepada Bupati," katanya. ***2***
Baca juga: KPK segel ruang kerja Sekda dan staf Bupati Kudus
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
