Perusahaan yang memproduksi kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Papua dan Halmahera, Korindo mengaku kegiatan bisnisnya terhambat kampanye negatif yang dilontarkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.butuh waktu lebih dari tiga tahun bagi perusahaan untuk mengatasi tuntutan tersebut hingga ada hasil investigasi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan aksi pembakaran hutan.
Public Relations Manager Korindo Group Yulian Mohammad Riza, dalam kunjungannya ke Kantor LKBN ANTARA Jakarta, Senin, menjelaskan kampanye negatif itu telah berlangsung sejak 2016.
"Serangan NGO (LSM) sejak September 2016 terutama soal pembakaran lahan di mana Mighty Earth dan beberapa NGO lingkungan mulai menyebut kami membakar hutan untuk buka lahan sawit di Papua dan Maluku," katanya.
Baca juga: Gapki ingatkan perlunya menjaga pasar sawit Asia Selatan
Selain tuduhan pembakaran hutan, Riza mengaku LSM itu juga memberikan tudingan hingga masalah deforestasi serta perusakan hak masyarakat sekitar.
Menurut Riza, waktu lebih dari tiga tahun bagi perusahaan untuk mengatasi tuntutan tersebut hingga ada hasil investigasi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan aksi pembakaran hutan.
"Saat ini isu yang penting bagi kami adalah bagaimana kami memenuhi kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat yaitu kebun plasma," katanya.
Ia menuturkan perusahaan wajib mengalokasikan 20 persen lahan kepada masyarakat sekitar namun kesulitan untuk merealisasikannya karena dihambat isu negatif.
LSM kerap memantau pembukaan lahan baru lewat satelit sehingga terkadang mendatangi masyarakat untuk memberikan informasi yang menghasut.
"Itu isu yang paling besar. Padahal kami sudah mendapat izin usaha tapi tidak bisa melakukan ekspansi," katanya.
Baca juga: Menperin akan eksplorasi teknologi pendongkrak nilai tambah sawit
Korindo baru mengelola 57 ribu hektare lahan sawit dari total 125 ribu hektare konsesi yang dimiliki perusahaan.
Perusahaan juga wajib membangun kebun plasma sebanyak 15 ribu hektare namun hingga akhir tahun ini kemungkinan baru sampai 4.500 hektare karena dibayangi kampanye negatif.
"Potong sepohon saja disebut deforestasi atau perusakan lingkungan, makanya kami tidak bisa ekspansi," katanya.
Selain kampanye negatif dari LSM, bisnis kelapa sawit memang tengah mengalami perlambatan karena penolakan Uni Eropa.
Meski produksi kelapa sawit Korindo masih seluruhnya diserap dalam negeri, Riza menyebut serapan terus melambat.
"Masalah penolakan sawit dari Eropa memberikan dampak bagi bisnis kelapa sawit mana pun termasuk kami," katanya.
Ia berharap bisnis bisa membaik.
Baca juga: Yayasan Korindo dan Pemkab Bogor bangun hutan kota
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
