Berikut sejumlah berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
KPK bantah kecolongan Harun Masiku dalam OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kecolongan kader PDIP Harun Masiku (HAR), tersangka suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024 yang tidak ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Kami tidak melihatnya dari sisi itu karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis dari penyidik. Kami sudah mengantisipasinya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
KPK geledah ruang kerja dan rumah dinas Wahyu Setiawan, sita dokumen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen hasil penggeledahan ruang kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) di Gedung KPU, Jakarta Pusat, dan di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, Senin.
"Setelah tim penyidik menyelesaikan administrasi izin sita maupun penggeledahan ke Dewan Pengawas KPK, kemudian selanjutnya pada hari ini tadi dilakukan penggeledahan ke dua tempat, yaitu di ruang kerja tersangka WSE dan di rumah dinasnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
PT Freeport tutup jalan dari mille 40-mille 66 akibat penembakan
PT Freeport Indonesia sesaat setelah terjadinya kasus penembakan terhadap konvoi bus milik perusahaan Senin (13/1) sekitar pukul 08.36 WIT langsung melakukan penutupan jalan tambang dari mile 40-mile 66.
Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama kepada ANTARA, mengakui penutupan ruas jalan tersebut dilakukan untuk sementara waktu karena sekitar pukul 13.10 WIT dibuka kembali.
Dalam insiden penembakan terhadap konvoi bus yang mengangkut karyawan dari Tembagapura menuju Timika tidak ada korban jiwa.
Selengkapnya di sini
Data LBH Pers: Tindakan represif polisi meningkat di 2019
Laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengungkap data tindakan represif kepolisian yang meningkat tajam di tahun 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penyebabnya, menurut Direktur LBH Pers Ade Wahyudin diduga karena demonstrasi meningkat pasca-pemilihan presiden 2019 yang dilakukan secara langsung.
"Kenapa kemudian terbesar adalah aparat kepolisian, karena ini terkait bagaimana kepolisian mengamankan demonstrasi," kata Ade di Cikini, Jakarta Pusat, Senin.
Selengkapnya di sini
Tilang elektronik mulai diterapkan di Semarang
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mulai menerapkan tilang berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di wilayah Kota Semarang.
"Untuk tahap awal masih sosialisasi," kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Rudy Antariksawan di Semarang, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
