Komisi VIII DPR minta fungsi Puncak sebagai daerah resapan dipulihkan

14 Januari 2020 16:04 WIB

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (kiri) saat memimpin rapat kerja tentang penanggulangan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa (14/1/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memulihkan fungsi kawasan Puncak sebagai daerah resapan air guna mengatasi masalah banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Saat memimpin rapat kerja Komisi VIII dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan bahwa kawasan Puncak sekarang sudah beralih fungsi dari daerah resapan air menjadi daerah hunian.

"Puncak yang dulu pohon-pohon, sekarang sudah menjadi tembok-tembok," kata Yandri, menambahkan, Puncak telah menjadi area vila, yang sebagian milik orang-orang penting di Jakarta.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa pemerintah mesti menata kembali kawasan Puncak dan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air untuk menekan risiko banjir di Jabotabek.

"Tentu itu memang bukan tugas Menteri Sosial dan Kepala BNPB. Namun, saya minta agar hal ini menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial dan BNPB tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan bahwa banjir di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten hingga Senin (13/1) pukul 18.00 WIB telah menyebabkan 61 orang meninggal dunia dan 26.463 orang mengungsi.

Sementara Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa di Indonesia bencana merupakan sesuatu yang permanen sehingga membutuhkan solusi yang permanen juga.

Baca juga:
Hujan di kawasan Puncak Bogor akan naikkan permukaan air di Katulampa
KLHK segera lakukan penghijauan di Bogor dan Lebak cegah banjir