Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT
"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, gudang pendingin (cold storage), solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Baca juga: Nelayan perlu jaminan keselamatan melaut di Natuna
Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu.
"Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," katanya.
Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Baca juga: Pengamat: prioritaskan nelayan lokal untuk kawasan perairan Natuna
Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna.
"Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan," kata Abdi Suhufan.
Menurut Abdi Suhufan, untuk peningkatan kapasitas seperti penambahan kapal penangkap ikan dari luar daerah Natuna memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang.
Baca juga: TII: Pengerahan nelayan Pantura berpotensi picu konflik horizontal
Belum lagi, lanjutnya, perlu pula pengawasan yang baik sebab dengan karakteristik perairan kepulauan seperti Natuna berpotensi terjadi pelanggaran zonasi tangkap oleh kapal besar.
"Jadi memang kekhawatiran nelayan Natuna beralasan, kalau kapal besar terlalu banyak nanti terjadi konflik zonasi tangkap. Di Anambas beberapa tahun selalu sudah terjadi dan nelayan di sana akhirnya melakukan protes," kata Abdi Suhufan.
Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu berpendapat, bila pemerintah mau menambah kapal ukuran besar misalnya dengan alat tangkap purseine maka perlu ada pelatihan kepada kelompok nelayan Natuna sebab mereka belum familiar dengan alat tangkap tersebut dan juga pendampingan usaha perikanan tangkap terutama dalam berkoperasi.
Baca juga: KKP yakin sentra perikanan bakal gairahkan ekonomi perbatasan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
