Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Komisi I DPR RI setuju peningkatan pertahanan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, setelah terjadi peristiwa di perairan Natuna Utara beberapa waktu lalu."Saya kira di Komisi I DPR memahami dan mendukung pemerintah dalam peningkatan pertahanan TNI," kata Prabowo, usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
"Saya kira di Komisi I DPR memahami dan mendukung pemerintah dalam peningkatan pertahanan TNI," kata Prabowo, usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: Prabowo akan perjuangkan peningkatan anggaran pertahanan
Dia menjelaskan, untuk meningkatkan pertahanan tentunya Indonesia memerlukan modernisasi alutsista, sehingga punya kemampuan menegakkan kedaulatan.
Namun Prabowo tidak menjelaskan secara rinci kerja sama dengan negara mana saja dalam modernisasi alutsista itu, apakah dengan Prancis atau Denmark.
"Itu mungkin harapan (dari) Prancis," ujarnya.
Dia menjelaskan, Komisi I DPR dan pemerintah memiliki satu pemahaman bersama bahwa kedaulatan memang tidak bisa ditawar-tawar.
Selain itu, menurut dia, kedaulatan memerlukan upaya khusus bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi.
"Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat, tapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa. Namun sekali lagi, masalah insiden pelanggaran wilayah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa," kata Prabowo lagi.
Baca juga: Upaya pemerintah tingkatkan kecanggihan alutsista
Prabowo menegaskan bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah Indonesia.
Raker Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI berlangsung sejak Senin pagi hingga sore, dan berlangsung tertutup.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
