Komisi I DPR mendukung penguatan pertahanan TNI

20 Januari 2020 20:21 WIB

Anggota Fraksi Partai Golkar Dave Laksono memberikan pernyataan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020). (ANTARA/Imam B)

"Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina juga suka bermasalah, kemarin baru diculik lagi. Belum lagi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ada di wilayah selatan Indonesia," kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Jakart

Komisi I DPR RI mendukung langkah penguatan pertahanan TNI khususnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mengamankan wilayah batas Indonesia dengan negara tetangga, bukan hanya di perairan Natuna.

"Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina juga suka bermasalah, kemarin baru diculik lagi. Belum lagi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ada di wilayah selatan Indonesia," kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai, ALKI juga butuh pengawasan, sementara itu dengan kemampuan TNI yang ada harus dioptimalkan.

Dave menjelaskan, untuk saat ini ada empat patroli kapal di wilayah Natuna, dan itu pun masih kurang karena luas wilayahnya ratusan mil persegi.

"Jadi kita optimalkan dan tingkatkan namun jangan sampai ganggu operasi-operasi TNI AL di tempat-tempat lain. Jadi kunci utamanya adalah penambahan armada," ujarnya.
Baca juga: Panglima TNI sampaikan rencana kerja terkait percepatan Alutsista

Dia mengakui, untuk penambahan armada pertahanan TNI membutuhkan anggaran tambahan, namun itu bisa diambil dari pos-pos lain.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan apakah dari dana darurat karena ada aturannya yang memungkinkan dalam keadaan darurat, anggaran bisa ditambahkan.

Dia mengatakan, dana darurat itu apakah berasal dari Kemhan atau Kemenkeu, itu tergantung nanti dibahas lagi di Badan Anggaran (Banggar) karena masih melihat urgensi berapa banyak yang harus ditambah.

"Karena kalau menambah anggaran berarti menambah kapal, segala macam sementara tahun ini sudah terjadwal ada beberapa kapal yang ditambahkan. Atau misalnya ada kapal yang 'standby' karena jumlah kapal TNI tidak semuanya beroperasi, yang 'standby' bisa diarahkan ke sana," katanya pula.

Namun, dia belum bisa memastikan jumlah penambahan armada karena tergantung kebutuhan TNI AL, seperti apa kebutuhan yang diperlukan, harus dihitung pengoperasian dan perawatannya.

Dave mengatakan dalam raker tersebut sempat disinggung terkait pangkalan militer Indonesia yang ada di Natuna, dan akan ditingkatkan jumlah personel maupun persenjataannya sehingga bisa melakukan operasi militer.
Baca juga: Menhan berjanji perkuat alutsista TNI