Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu, menyatakan bahwa "Mewujudkan lingkungan NTB yang bebas sampah merupakan sebuah program mengubah 'mindset' (pola pikir) masyarakat," kata wagub yang akrab disapa "Umi Rohmi itu di Mataram, Selasa (21/2)
Wagub NTB pada kampanye pilah sampah berbasis rumah tangga bagi organisasi wanita se-NTB yang digagas Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB menyatakan bahwa mengubah pola pikir berarti mengubah kebiasaan masyarakat melalui pendidikan yang berkesinambungan.
Ia menjelaskan pendidikan mengenai pemilahan sampah harus dimulai dari keluarga. "Dalam hal ini, para ibu rumah tangga mempunyai peran strategis untuk dapat mengubah 'mindset' mengenai sampah, minimal di lingkungan keluarganya," katanya.
Untuk itulah para ibu yang tergabung dalam BKOW NTB, kata Umi Rohmi, akan gencar diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemilahan sampah dari rumah sekaligus mengolahnya.
"Nantinya, ibu-ibu tak hanya dapat mempraktikkan langsung di rumah masing-masing. Tetapi juga ikut menyosialisasikan hal serupa di organisasi maupun dusun masing-masing melalui Posyandu Keluarga," katanya.
Meski demikian, menurut dia, memang butuh waktu untuk merubah pola pikir masyarakat karena di negara maju saja dibutuhkan kurang lebih 10 tahun untuk membentuk sebuah sistem.
"Saya yakin warga NTB tidak sulit, selama kabupaten, kota, dan desa merespons dengan baik program ini," kata Sitti Rohmi Djalilah.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukarom menjelaskan dalam mendukung program bebas sampah hingga saat ini jumlah bank sampah yang telah terbentuk sudah mencapai 473 unit.
Bank sampah itu tersebar di seluruh daerah di NTB. Bank sampah yang terbentuk dari dana APBD di tahun 2018 sebanyak 50 unit, tahun 2019 sebanyak 74 unit, sedangkan sisanya merupakan bank sampah mandiri bentukan masyarakat dan komunitas.
"Itu berarti antusiasme masyarakat mengenai zero waste ini mulai terbentuk. Diharapkan tahun ini seluruh desa membentuk bank sampah di Badan Usaha Milik Desa (bumdes)-nya. Ada sebanyak 1.100 bumdes yang tersebar di seluruh NTB," demikian Madani Mukarom.
Baca juga: Pemprov NTB gandeng Pemkot Mataram kawal program bebas sampah
Baca juga: Ketika sampah "disulap" menjadi ongkos naik haji
Baca juga: NTB pelajari model pengelolaan sampah DKI Jakarta
Baca juga: Ribuan santri NTB gaungkan gerakan bebas sampah
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
