BRG fokus selesaikan restorasi gambut di tahun terakhir masa tugas

22 Januari 2020 17:53 WIB

kata Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Myrna Safitri ketika menjadi pembicara di diskusi publik di Jakarta Selatan, Rabu (22/1) (ANTARA/Prisca Triferna)

Badan Restorasi Gambut (BRG) akan fokus mengerjakan sisa lahan yang harus direstorasi menjelang berakhirnya masa tugas pada 2020, kata Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Myrna Safitri.

"Areal langsung yang di bawah fasilitasi dan koordinasi BRG adalah di non-konsesi sekitar 800.000 hektare (ha), masih tersisa sekitar 100.000 hektare, untuk 2020 itu yang akan kami selesaikan," kata Myrna ketika ditemui dalam diskusi publik tentang restorasi gambut yang diadakan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta Selatan, Rabu.

BRG adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada 2016 setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang masif pada 2015. Lembaga pimpinan Nazir Foead itu bertugas mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut yang berada di tujuh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, dalam pembentukannya melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut maka lembaga itu ditargetkan untuk melakukan restorasi lahan gambut seluas 2,49 juta ha hingga akhir masa tugas pada 31 Desember 2020.

Dari target tersebut seluas 1.784.353 ha lahan gambut berada di lahan konsesi yang rehabilitasinya harus dilakukan oleh korporasi dengan koordinasi bersama BRG. Sementara lahan non-konsesi yang restorasinya menjadi tanggung jawab BRG dan mitra-mitranya adalah seluas 892.248 ha.

Menurut laporan BRG, sampai dengan 2019 lembaga itu sudah melakukan intervensi restorasi gambut di lahan seluas 778.181 ha.

Baca juga: KLHK targetkan restorasi gambut 2 juta ha 2030 sukses 90 persen

Sejauh ini, kata Mryna, sudah ada beberapa tempat yang penyelesaiannya mencapai sekitar 90 persen, contohnya lahan yang ada di Jambi dan Kalimantan Selatan.

Saat ini, BRG juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam usaha merestorasi gambut.

Baca juga: Akurasi peta dinilai masih jadi hambatan restorasi gambut

"Dengan PUPR kami memang sedang mendesain bersama untuk pembangunan sekat-sekat kanal di dalam lokasi target restorasi, jadi sekarang sedang memilih bersama KHG (kesatuan hidrologi gambut) mana yang akan dilakukan intervensi," kata dia.

Baca juga: BRG sulap ladang api Rupat jadi sumber ekonomi

Pembangunan sekat-sekat kanal, tegas Myrna, akan menggunakan anggaran Kementerian PUPR.