Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia mencabut sanksi pemberian bantuan kebencanaan untuk Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis.Kami sangat berharap bantuan dapat diturunkan karena sejumlah daerah mengalami bencana
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Edi Busti melalui telepon genggam, Kamis malam mengatakan sangat bersyukur dengan lepasnya sanksi pemberian bantuan ini.
"Kami sangat bersyukur mengingat Pasaman Barat merupakan daerah rawan bencana yang sangat butuh bantuan. Sanksi ini sebelumnya diberlakukan karena Pasaman Barat pernah tersandung kasus bantuan bencana. Saat ini kasusnya sudah inkrah di pengadilan Tindak Pidana Korupsi," katanya.
Baca juga: BNPB dorong pemerintah di NTT alokasikan dana bencana
Menurut dia Bupati Pasaman Barat,Yulianto menunjukkan rasa haru dan bangganya atas dukungan pihak BNPB kepada Pasaman Barat yang selama ini terasa sangat minim bantuan terkait dengan permasalahan yang pernah ada.
"Atas nama masyarakat Pasaman Barat, kami mengucapkan terimakasih kepada kepala BNPB berserta jajarannya atas dukungan, petunjuk dan arahan serta perhatian untuk Pasaman Barat," katanya.
Pihaknya bertekad untuk melakukan perbaikan ke depannya terutama dalam hal penanggulangan bencana.
Ia menyebutkan setelah pertemuan dengan pihak BNPB, pihaknya segera memasukkan berbagai proposal terkait tanggap bencana di seluruh wilayah Pasaman Barat untuk segera dapat diproses dan direalisasikan oleh BNPB.
"Kami sangat berharap bantuan dapat diturunkan karena sejumlah daerah mengalami bencana dan butuh perbaikan," harapnya.
Ia menjelaskan pertemuan itu langsung dihadiri Bupati Pasaman Barat disambut langsung oleh Kepala BNPB Letjend. Doni Monardo dan Deputi Rehab Rekon, Rivai.
Setelah itu dilanjutkan pertemuan langsung dengan Deputi Kedaruratan dan Logistik BNPB, Dodi Ruswandi.
Pertemuan tersebut membahas beberapa poin kondisi Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah yang rawan bencana dan bantuan tanggap darurat.
Selain itu juga membahas bantuan rehab rekon dan tambahan sarana prasarana untuk Pasaman Barat.
Ia menambahkan dalam penjelasan Kepala BNPP, Letjend Doni Monardo meminta Pemkab Pasaman Barat untuk cepat merespon dan lebih proaktif dalam meminimalkan risiko bencana serta akuntabel dalam mengelola dana bencana.
Sedangkan Deputi Kedaruratan dan Logistik, Dody Ruswandi mengapresiasi kegigihan Pasaman Barat melalui Bupati Yulianto dalam menjemput dana ke pusat termasuk ke BNPB.
BNPB, ujarnya mengapresiasi kegigihan Bupati Pasaman Barat untuk mendapatkan bantuan dana serta menyelesaikan masalah bantuan kebencanaan ke pusat.
BNPB akan segera memproses proposal yang diajukan untuk Pasaman Barat sehingga dapat direalisasikan secepatnya. "Satu hal yang selalu menjadi catatan khusus Pemkab dapat menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuaikan dengan aturan," katanya.
Baca juga: Bagaimana Mencegah Penyelewengan Bantuan Bencana?
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
