Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/kota daearah itu serta pihak terkait perlu menyiapkan "crisis center" (pusat krisis) sehubungan dengan wabah virus corona mengingat banyaknya mobilisasi warga negara China yang masuk di daerah ini.Meski belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona di Malut, tetapi berdasarkan data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapa
"Meski belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona di Malut, tetapi berdasarkan data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapai 2.435 jiwa pada tahun 2019 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah atau perusahaan pertambangan," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Malut, Sofyan Ali di Ternate, Senin.
Dia menyatakan, Ombudsman mengapresiasi upaya "screening" (deteksi dini) lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh pemerintah termasuk pemasangan alat "thermal scanner" (pemindai suhu tubuh).
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Malut memandang perlu bahwa pemda dan pihak terkait bersinergi untuk segera melakukan antisipasi di antaranya menyiapkan peralatan pendukung seperti alat pemindah suhu tubuh atau lainnya pada pintu kedatangan bandara dan pelabuhan di wilayah Maluku Utara yang sering diakses oleh warga negara asing (WNA) seperti Bandara Sultan Babullah, Bandara Pitu Morotai, Bandara Oesman Sadik Labuha, Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Bastiong.
Selain itu, menyiapkan pusat komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi risiko terjangkit virus corona.
"Segera menyesuaikan standar pelayanan pada rumah sakit rujukan di Malut, termasuk ruang pelayanan khusus untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani," katanya.
Selain itu, kata dia, juga melakukan pemutakhiran berkala dan memublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta bagi warga yang diduga terindikasi terkena virus corona tetapi tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya diharapkan untuk segera melaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Malut.
Sebab, Ombudsman RI memandang pusat komunikasi krisis perlu segera disiapkan karena penting bagi publik untuk mendapat informasi akurat terkini agar bisa mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat (hoax).
"Informasi publik agar dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas," demikian Sofyan Ali.
Baca juga: Jokowi: Pengiriman logistik turut terganggu virus corona
Baca juga: Pemerintah Indonesia akan mendeteksi warga dari Tiongkok
Baca juga: Kemenkes siap cegah kemungkinan penyebaran Corona di Indonesia
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
