"Terlebih tahun 2020 Kota Surabaya menghadapi pilkada langsung. Kita jaga kota ini agar proses demokrasi dapat berjalan lancar, aman, dan meriah. Kelak bakal terpilih wali kota-wakil wali kota Surabaya yang terbaik pilihan rakyat," kata Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa.
Baca juga: Ketua DPRD berharap Pilkada Surabaya 2020 berjalan kondusif
Elemen-elemen ormas itu diterima di ruang kerja Ketua DPRD Kota Surabaya pada Senin (27/1) yakni Pemuda Pusura, BMC Pusura (Bikkers Motor Community), Balgo Suporter Pusura, Laskar Merah Putih, dan Perhimpunan Hidroponik Surabaya (PHS).
Selain itu hadir perwakilan KPPM (Komite Perekat Persaudaraan Maluku), IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya), ABS (Anak Bangsa Sejati), Flobamora (Flores, Sabu, Alor, Rote, Timor Raya) Bersatu, M1R (Maluku Satu Rasa), Senkom Mitra Polri (Sentra Komunikasi), PAB (Perjuangan Anak Bangsa), dan Karang Taruna Kota Surabaya.
"Kami, bersama pemerintah kota dan aparatur keamanan, berada di garis terdepan dan aktif untuk menjaga Kota Surabaya agar tetap aman dan damai," ujar Ketua Umum Pemuda Pusura Hoslih Abdullah.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya: Kita warisi semangat kebangsaan dalam kebhinekaan
Menurut dia, Pilkada Surabaya akan digelar pada 23 September 2020 dan mengundang sekitar 2,1 juta warga Surabaya yang punya hak pilih. Masyarakat Surabaya akan memilih pemimpin baru menggantikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang habis jabatannya Februari 2021.
Adi mengatakan Kota Surabaya tumbuh sebagai kota urban. Segala macam orang dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat, datang dan tinggal di Kota Surabaya. Mereka berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.
"Di Kota Surabaya ini pula berbagai macam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, bergotong-royong dan memecahkan masalah dengan musyawarah, jalan yang diajarkan Demokrasi Pancasila. Saya ibaratkan Surabaya menjadi rumah bersama bagi semua," ujar Adi Sutarwijono.
Baca juga: Ketua DPRD : Lurah se-Surabaya berwenang awasi pungutan RT/RW
Ia menegaskan DPRD Kota Surabaya sebagai rumah rakyat, terbuka bagi siapapun. Setiap pengaduan akan diterima, setiap suara akan didengarkan, dan ditindaklanjuti oleh para anggota dewan.
"Jadi kalau kawan-kawan anggota dewan lantang berteriak, itu wajar. Misal, membela PKL yang tergusur, karena kami harus berbicara dalam ranah kepentingan rakyat," kata Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.
Meski ada perbedaan tupoksi, tapi Adi memastikan DPRD akan berjalan sinergis dengan Pemerintah Kota Surabaya.
"Perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Pemkot dan DPRD itu justru saling melengkapi. Prinsipnya, untuk Surabaya yang lebih baik, yang lebih maju, pro-rakyat dan lebih berkeadilan," ujarnya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
