"Dari total jumlah petani di Jawa Tengah per 31 Desember 2019 mencapai 2,8 juta dan luas lahan 1,5 juta hektare, sebanyak 2,7 juta petani sudah mendapatkan kartu tani. Jadi lebih dari 80 persen petani di Jateng telah terdata dan akan terus kami tingkatkan," katanya di Semarang, Jumat.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng.
Ditargetkan, dalam waktu dekat seluruh petani di Jateng memiliki kartu tani agar program-program di sektor pertanian dapat berjalan sesuai harapan dan kesejahteraan petani meningkat.
Ganjar menegaskan, Kartu Tani yang menjadi program andalan Pemprov Jateng bukan hanya terkait penyaluran pupuk bersubsidi, melainkan juga menjadi program pengelolaan data di sektor pertanian yang lebih kompleks.
"Saya tegaskan bahwa kartu tani ini bukan hanya soal pupuk bersubsidi. Jauh dari itu, kartu tani adalah data yang dapat melihat siapa tanam apa kapan dan dimana, berapa luasannya dan lainnya," ujarnya.
Meski belum sempurna, upaya penyusunan data sektor pertanian melalui Program Kartu Tani ini akan terus dievaluasi dan sejumlah perbaikan bahkan peningkatan kualitas kartu tani akan terus dilakukan.
Pemprov Jateng bahkan telah bekerja sama dengan salah satu bank nasional untuk mendata melalui pemanfaatan citra satelit menggunakan Geographic Information System (GIS).
"Dengan data, kita bisa mengendalikan petani agar tidak menanam komoditas sama, mengendalikan harga, bahkan sampai kebijakan apakah harus ekspor atau impor. Memang tidak mudah dan butuh waktu, namun semuanya harus dimulai sejak sekarang," katanya.***1***
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
