Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan adanya penerapan sistem pengelolaan tanah oleh negara (land banking) guna mendukung pertumbuhan investasi di provinsi tersebut.Sistem pengelolaan tanah oleh negara untuk investor diyakini dapat memacu pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen
"Sistem pengelolaan tanah oleh negara untuk investor diyakini dapat memacu pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Usulan Ganjar Pranowo itu dilatarbelakangi permasalahan yang kerap dihadapi para investor yakni soal ketersediaan lahan untuk investasi, sehingga hal ini menjadi perhatian serius dirinya, terlebih Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjadi daerah incaran para investor.
Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar tujuh persen dapat tercapai karena memaknai secara filosofis angka tersebut sebagai "pitulungan" atau bantuan agar ekonomi tumbuh dengan cepat.
"Angka tujuh itu menjadi perdebatan dan ada juga yang pesimis. Kalau saya, itu bukan angka kuantitatif tetapi filosofis yaitu pitulungan atau bantuan, siapa yang membantu? Ya ada pengusaha, ilmuwan, sampai pemerintah. Dengan itu bukan tidak mungkin target bisa tercapai," ujar Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga menyoroti deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi.
Menurut Ganjar Pranowo, deregulasi aturan yang tumpang tindih akan sangat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
"Kalau di pusat ada Omnibus Law, maka itu juga kita lakukan di level daerah seperti lamanya izin, pungli yang masih banyak, serta antara syarat dan izin masih tumpang tindih. Kalau regulasi bisa diperbaiki maka tujuh persen ini bukan tidak mungkin lagi, tapi mungkin," kata Ganjar Pranowo.
Baca juga: Kemenperin genjot hilirisasi, gaet investasi dan tingkatkan ekspor
Baca juga: Anggota DPR: Pastikan investasi menambah lapangan pekerjaan
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
