NTB kembangkan empat strategi atasi stunting

4 Februari 2020 22:19 WIB
NTB kembangkan empat strategi atasi stunting
Konsultasi Publik penyusunan RAD-PGN dalam membahas stunting di Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/2/2020). (Foto : ANTARA/Nur Imansyah).

NTB juga fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengembangkan empat strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya NTB, Lalu Hasbulwadi saat Konsultasi Publik penyusunan RAD-PGN di Kantor Bappeda NTB di Mataram, Selasa, mengakui meski angka prevalensi stunting di NTB saat ini masih tercatat 33,5%. Namun, sudah jauh lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, angka tersebut masih diatas angka nasional sebesar 29,6%.
 
"Mengatasi masalah tersebut, terus mengembangkan empat strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi. Mulai peningkatan SDM, peningkatan kualitas Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) , peningkatan edukasi gizi, dan penguatan intervensi gizi di puskesmas dan posyandu," terangnya.

Ia menambahkan, NTB juga fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja.

Baca juga: Pantai Senggigi dibersihkan bersama Wagub NTB dan pendeta se-Indonesia

Ia menjelaskan, keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling PMBA, promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Juga pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniarti mengungkapkan sejatinya program- program tersebut telah berjalan cukup lama. Namun terkendala tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Cakupan pemberian TTD di NTB, tambah Panca sudah cukup tinggi 92,4%, namun angka tersebut masih kontras dengan tingkat kepatuhannya masih di angka 33%.

Ia juga menerangkan bahwa pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita serigkali terkendala dengan kejenuhan terhadap biskuit yang dibagikan. Meski begitu, kata bu Panca sapaanya, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terus memberikan edukasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap petugas kesehatan yang ada.

Tidak sendiri, Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial. Generasi milenial tak hanya menjadi subjek dalam program ini, melainkan juga sebagai partner yang siap untuk diajak kerjasama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB.

Baca juga: Koalisi pecinta alam NTB menolak kereta gantung

Selain itu, Baiq Rahmiati yang tergabung dalam Nutriology Team, juga memperkenalkan mie clarias, mie siap saji dengan daging lele asli yang tinggi kandungan zat besinya.

Menurutnya, salah satu penyebab stunting adalah anemia saat masa kehamilan. Makanan olahan Lele dapat menjadi jawabannya karena mengandung zat besi hingga 5,3 g/100 gram, lebih tinggi dari daging sapi, kerbau, ayam, dan kambing. Tak heran, produk besutannya dan teamnya mengantarkannya menjadi runner up Semethon 2019.

"Milenial memiliki kemauan, kemampuan, dan daya. Kami bisa jika kami dilibatkan," serunya saat mengisi salah satu sesi dalam rakor RAD-PG tersebut.

Sementara itu, Yuni Setianingsih, selaku perwakilan SNV Netherland Development menyebutkan draft final RAD PG NTB direncanakan akan selesai paling lambat bulan April 2020.

Diadakannya rapat Koordinasi lanjutan dengan agenda konsultasi publik ini adalah untuk menampung aspirasi berbagai pihak, termasuk generasi milenial, untuk penyempurnaan substansi dokumen RAD-PG.

Selain itu, untuk menyamakan persepsi program, kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan selama periode RAD-PG pada tiap pilar. Meningkatkan pemahaman, serta penguatan peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi di NTB.

Termasuk, memberikan panduan bagi pemerintah dan OPD dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan.

"RAD PG Provinsi NTB ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi kabupaten dan kota dalam membuat RAD PG," katanya.

Baca juga: Pemprov NTB diminta tak gegabah berikan izin kereta gantung Rinjani

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2020