• Beranda
  • Berita
  • Ini alasan mengapa ada dua deputi baru di Kementerian BUMN

Ini alasan mengapa ada dua deputi baru di Kementerian BUMN

5 Februari 2020 15:48 WIB
Ini alasan mengapa ada dua deputi baru di Kementerian BUMN
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu. ANTARA/Citro Atmoko/pri.

BUMN benar-benar bertransformasi di mana transparansi dan integritas laporan serta risiko keuangan bisa kita manage dengan baik supaya tidak ada kejadian seperti Jiwasraya atau Krakatau Steel lagi ke depan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pengangkatan dua deputi baru di kementeriannya merupakan bentuk transformasi sehingga kasus seperti PT Asuransi Jiwasraya tidak terulang.

Kartika menyebutkan dua deputi tersebut adalah Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta Nawal Nely sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.

“BUMN benar-benar bertransformasi di mana transparansi dan integritas laporan serta risiko keuangan bisa kita manage dengan baik supaya tidak ada kejadian seperti Jiwasraya atau Krakatau Steel lagi ke depan,” katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu.

Kartika menegaskan pengangkatan dua deputi baru itu adalah salah satu langkah fundamental dalam menciptakan transformasi, integritas, dan transparansi di Kementerian BUMN.

“Kementerian BUMN memang perlu organ-organ yang kuat dari sisi manajemen risiko dan hukum. Nanti SDM juga akan segera menyusul,” katanya.

Ia menuturkan Kementerian BUMN juga akan membangun "talent management" yang bagus sehingga para direksi BUMN ini merupakan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan integritas dan kompetensinya.

Oleh sebab itu, ia menyatakan dengan adanya Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nely maka Kementerian BUMN dapat lebih dalam untuk melihat laporan keuangan dan memastikan adanya "warning system" sehingga dipastikan seluruh perusahaan BUMN sehat.

“Itu membuat kita bisa memastikan bahwa seluruh perusahaan kita sehat dan sustainable,” ujarnya.

Sementara itu, melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Carlo Brix Tewu diharapkan mampu mendukung dalam produk-produk hukum serta mengawal seluruh aktivitas yang berlangsung di setiap perusahaan BUMN.

“Seperti peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Lalu nantinya secara terbatas juga melihat investigasi waktu ada kejadian 'fraud' di BUMN kita,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) di Lingkungan Kementerian BUMN yaitu Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Carlo Brix Tewu.

Selanjutnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nely Partner serta Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting.

Erick menegaskan bahwa pengelolaan BUMN tidak mungkin dijalankan sendiri-sendiri tanpa koordinasi sehingga kerja sama tim menjadi salah satu kunci bagi pengelolaan 142 BUMN yang memiliki aset Rp8.200 triliun ini.

Baca juga: Wamen BUMN: Penyelesaian kasus Asabri beda dengan Jiwasraya

Baca juga: Wamen BUMN sebut uji tuntas lima investor Jiwasraya selesai Desember

Baca juga: Menteri BUMN tetapkan pembagian tugas wakil menteri

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020