"Melanggar HAM bagaimana? Justru mereka (eks ISIS, red.) itu yang melanggar HAM dengan sadis. Coba lihat mereka melanggar HAM tidak? Mereka malah supersadis, 'nyembelih' orang, kok, bukan pelanggaran HAM," kata Ganjar usai mengisi acara Rakernas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu.
Menurut Ganjar, pemulangan eks ISIS ke Indonesia justru menimbulkan kontradiksi karena yang bersangkutan sudah tidak mengakui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia (WNI).
"Dia negaranya mana? Lo, 'kan paspor saja sebagai data keindonesiaannya sudah dibakar berarti sudah tidak mau dengan kita. Wong sudah tidak mau dengan kita, kok, mau diterima, 'kan aneh," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Ganjar tegas menolak pemulangan WNI eks ISIS
Baca juga: Pemulangan eks ISIS, Din: Selama masih WNI negara harus melindungi
Baca juga: Pengamat: ISIS sudah tak punya hak tinggal di Indonesia
Ditanya ada berapa warga Jawa Tengah yang tergabung dengan ISIS, Ganjar mengaku tidak tahu sebab mereka tidak pamit saat meninggalkan Indonesia.
"Ya, tidak tahu, perginya juga tidak pamit saya," kata Ganjar dalam bahasa Jawa.
Secara khusus, Ganjar meminta pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam menentukan sikap terkait dengan rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia.
"Saya bisa dan berani memberikan kesaksian-kesaksian dari yang ada di lapangan kalau memang dibutuhkan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Gubernur Ganjar menyatakan menolak wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
"Yang saya tunggu kembali ke Tanah Air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka (WNI eks ISIS, red)," katanya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
