Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perlu adanya penyesuaian ulang program-program Pemerintah untuk mencapai target penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting hingga mencapai 14 persen pada 2024.
"Kita ingin lihat kembali, (misalnya) seperti yang dibutuhkan desa itu apa, kekurangannya apa. Jangan sampai butuhnya ini, tapi programnya yang lain. Jadi kita sesuaikan, kita readjustment untuk nanti yang akan datang," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Gedung Grand Kebon Sirih Jakarta, Selasa.
Target penurunan angka stunting, menurut Wapres, bukan merupakan angka yang kecil. Sehingga, diperlukan kerja keras antarkementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk mencapai target itu.
Angka prevalensi stunting secara nasional di 2019 mencapai 27,6 persen, turun dari angka 30,8 persen pada 2018. Angka tersebut masih tergolong tinggi karena Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) menetapkan standar tertinggi stunting di sebuah negara paling tinggi 20 persen.
"Target itu sangat emosional, 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," tambah Wapres Ma'ruf.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan langkah awal yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka stunting ialah dengan memperbaiki data.
Menurut Muhadjir, data masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini belum rinci, sehingga K/L yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan perlu memiliki data yang lebih detail.
"Data BPS itu kan sifatnya general dan itu harus di-breakdown menjadi lebih detail. BPS kan hanya data statistik, (sementara) kita perlu data yang merupakan perpaduan komplit antara data statistik dan geospasial," kata Muhadjir usai rapat.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, termasuk menekan angka stunting, Pemerintah membuat sejumlah program yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K).
Baca juga: Wapres pimpin rakor penurunan angka "stunting" dan kemiskinan
Baca juga: 160 kabupaten tinggi "stunting", Wapres Ma'ruf bentuk tim terpadu
Baca juga: Tekan angka kekerdilan-kemiskinan, pemerintah perbaiki data
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
