Pemerintah dan para pemangku kepentingan memiliki tantangan untuk membuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) implementasinya terasa nyata di masyarakat dengan isu-isu yang memang dibutuhkan, kata pengamat Hamong Santono.tim koordinasi nasional SDGs itu yang multi pihak, itu yang harus dioptimalkan
"Yang dibutuhkan masyarakat kalau mau kota pakai frame SDGs itu yang nyata atau real. Itu menurut saya yang harus dicari metode di tingkat kota, kabupaten dan desa sekarang bagaimana membuat isu-isu terkait SDGs ada dalam upaya-upaya baik di tingkat kota maupun desa," kata mantan anggota International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) itu dalam diskusi tentang SDGs yang dilakukan di Jakarta pada Rabu.
Menurut dia, pendekatan struktural perlu dikurangi. Dia mengambil contoh bagaimana pemerintah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) yang diturunkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi, yang terkadang dalam pengaplikasian hanya karena kewajiban tanpa rencana implementasi yang sampai terasa di bawah.
Baca juga: Pengamat: SDGs perlu keluar dari isu teknis untuk pengaplikasian
Terkadang, kata dia, dengan pendekatan seperti itu rencana akan berhenti di tingkat pemerintah provinsi.
Sementara inovasi-inovasi yang ada di akar rumput tidak pernah muncul atau terekspos, bahkan jika inovasi dilakukan oleh bupati atau walikota.
"Menurut saya, kan ada tim koordinasi nasional SDGs itu yang multi pihak, itu yang harus dioptimalkan. Itu wujud dari keterlibatan semua pihak untuk merancang strategi terkait perencanaan dan pelaksanaan SDGs. Itu yang harus dioptimalkan," kata mantan Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs) itu.
SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian dan target terukur dan tenggat waktu ditentukan oleh PBB sampai dengan 2030 setelah sebelumnya target-target disepakati pada 2015.
Beberapa target SDGs contohnya seperti Tujuan 1 untuk mengentaskan kemiskinan dan Tujuan 7 memastikan akses energi yang terjangkau dan bisa diandalkan serta berkelanjutan, semuanya itu dilakukan untuk mencapai inklusivitas untuk meyakinkan tidak ada yang tertinggal.
Baca juga: CISDI luncurkan platform pemetaan aktor SDGs non-pemerintah
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
