"Itu opini saya sebagai Nadiem Makarim, secara personal, bukan sebagai pembuat kebijakan. Bagi saya pribadi kalau ada terbukti, hal itu tidak ada abu-abunya," kata dia di Jakarta, Rabu:
Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi protes atas kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus dengan banyaknya mahasiswi yang sudah menjadi korban.
Namun, ia mengakui implementasi dari opininya tersebut tentu memerlukan campur tangan sejumlah pihak, termasuk haknya harus ada di pemerintahan daerah.
Baca juga: Mendikbud tegaskan tidak ada penghapusan guru honorer
Baca juga: Nadiem: Regulasi dana BOS berikan diskresi pada kepala sekolah
Baca juga: Mendikbud akui jumlah penerima dana BOS 2020 berkurang
Apalagi, hal yang dilaporkan belum merupakan keseluruhan kasus, melainkan baru sebagian kecil saja dan kenyataan di lapangan bisa saja jauh lebih besar.
"Ini membuat saya luar biasa sedih dan ini sangat memprihatinkan bahwa bisa terjadi dalam skala yang besar," ujarnya.
Sementara itu terkait bagaimana pemerintah pusat bisa melakukan sesuatu, melindungi para korban di lingkungan dunia pendidikan serta memberikan animo atau suatu payung hukum, Nadiem mengatakan hal tersebut masih sedang dikaji.
Sebenarnya, kata dia, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang kekerasan ataupun pelecehan. Namun, cara untuk mengoperasionalkan aturan tersebut masih dikaji oleh kementerian terkait.
Sebab, topik-topik semacam radikalisme atau ideologi yang melawan dan bertentangan dengan Pancasila itu secara keseluruhannya harus ada kriteria kartu merah.
Di sisi lain, Kemendikbud secara umum belum menemukan atau menentukan instrumen yang akan digunakan dalam melihat kasus pelecehan seksual tersebut. Namun, ia mengatakan yang paling penting adalah hasil akhirnya.
"Kita harus temukan instrumen yang hasil akhirnya bisa melindungi, bisa untuk mencegah hal itu terjadi dan juga memastikan ada hukuman serta keadilan bagi yang melakukan," kata pendiri Gojek tersebut.
Menurutnya, dengan mempertimbangkan hasil akhir terlebih dahulu, maka dapat dirumuskan keputusan-keputusan sesuai kebutuhan, baik itu berupa regulasi, sanksi atau upaya bekerja sama dengan kementerian lain.
"Jadi itu masih belum, masih dikaji," ujar dia.*
Baca juga: Pelecehan seksual oleh oknum dosen coreng pendidikan Kalteng
Baca juga: Mendikbud: kasus penganiayaan tidak seperti viral di medsos
Baca juga: Akademisi: kasus Ad mengingatkan pentingnya pendidikan karakter
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
