Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan bahwa Polri masih terus memburu tersangka kasus kondensat, Honggo Wendratno yang masih buron hingga saat ini.Ia juga menambahkan bahwa Polri telah menerbitkan red notice kepada Interpol sebagai upaya untuk melacak keberadaan Honggo. "Notice sudah kami sebarkan di seluruh dunia," katanya.
"Tetap kami lakukan," kata Brigjen Daniel, di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu.
Ia juga menambahkan bahwa Polri telah menerbitkan red notice kepada Interpol sebagai upaya untuk melacak keberadaan Honggo. "Notice sudah kami sebarkan di seluruh dunia," katanya.
Baca juga: Pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa korupsi kondensat ditunda
Sedangkan proses hukum kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. "Saat ini sedang dalam proses peradilan Jakarta Pusat," katanya.
Persidangan perdana pada Senin (10/2) dihadiri oleh dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.
Daniel menegaskan bahwa meskipun Honggo belum ditemukan, proses peradilan dapat terus berjalan secara in absentia yakni tanpa kehadiran terdakwa. "Kasus tindak pidana korupsi masih boleh dilakukan peradilan in absentia," katanya pula.
Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.
Namun Honggo hingga saat ini masih buron. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian terhadap Honggo yang saat ini diduga sedang berada di China, Hong Kong atau Singapura.
Baca juga: Kejagung tunggu pelimpahan kasus korupsi kondensat
Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.
Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara, dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
BPK telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) sebesar Rp35 triliun.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
