Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan khatib harus bersertifikat dan memiliki komitmen kebangsaan karena posisinya sebagai penceramah akan berpengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari umat Islam.
"Khatib itu omongannya betul-betul harus membawa kemaslahatan. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar, diberi sertifikat. Nanti Ikatan Khatib DMI (Dewan Masjid Indonesia) mempertanggungjawabkan itu," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas II dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin imbau khatib sampaikan khotbah yang toleran
Menurut Wapres Ma'ruf, khatib harus memiliki pemahaman agama Islam yang benar, baik dari segi pelafazan maupun pemaknaan terhadap ayat-ayat Al Quran, sehingga ceramah yang disampaikan para khatib tidak disalahartikan oleh umat Islam.
"Khatib harus memiliki kompetensi, pemahamannya tentang agama harus betul, harus lurus. Cara pengucapan, lafaz-nya, harus benar. Jadi harus diseleksi khatib itu, harus punya kompetensi," katanya.
Baca juga: Wapres minta BNPT libatkan khatib dalam penanganan radikal terorisme
Selain itu, khatib juga harus memiliki komitmen kebangsaan di tengah merebaknya ajaran-ajaran radikal di kalangan umat Islam. Wapres Ma'ruf menekankan ceramah agama yang disampaikan para khatib di setiap ibadah shalat Jumat harus memuat nilai-nilai Pancasila dan prinsip NKRI.
"Pancasila telah disepakati sebagai ideologi bangsa dan dalam perspektif Islam, Pancasila merupakan kalimatun sawa yang berarti kesepakatan atau titik temu. Dengan adanya titik temu Pancasila itulah kemudian NKRI hadir," kata Wapres Ma'ruf.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Deradikalisasi bukan sesuatu yang mudah
"Dakwah kita harus dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila dan NKRI itu adalah kesepakatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI, gaduh, saya terus terang saja misalnya khilafah," katanya.
Wapres mengatakan sistem khilafah, yang menerapkan Islam sebagai ideologi bernegara, secara otomatis akan tertolak di Indonesia, karena negara Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Ini bukan soal islami atau tidak islami. Jadi, kalau bicara khilafah itu tidak usah metenteng-metenteng (ngotot, red.) begitu; proporsional saja. Sudah, selesai," katanya.
Baca juga: Wapres sebut status WNI otomatis hilang saat bergabung ke ISIS
Oleh karena itu, sebagai salah satu hulu dari penyebaran ajaran Islam, Wapres Ma'ruf meminta para khatib untuk memiliki komitmen dalam menjaga keutuhan dan persatuan nasional dengan mengajak umat Islam meningkatkan toleransi, baik kepada sesama umat Islam maupun umat agama lain.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
