Budi mengatakan bahwa penyerapan beras di gudang Bulog tersebut merupakan salah satu instruksi Presiden. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penyerapan itu, Bulog harus mengeluarkan paling tidak 600.000 ton beras dalam waktu dekat.
“Perintah Pak Presiden untuk menyerap padi Bulog ke depan bisa maksimal maka beras Bulog harus sudah dikeluarkan dan mengeluarkan itu harus mengikuti program Rastra,” kata Budi Waseso usai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa.
Target Bulog untuk mengeluarkan beras adalah dengan mendistribusikan sedikitnya 300.000 ton beras melalui program Rastra, kata mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.
Baca juga: Masuk BUMN rentan bangkrut, Bulog tunggu penggantian dana pemerintah
Baca juga: Bantah buang beras, Dirut Bulog: Beras turun mutu akan dilelang
Baca juga: Dirut Bulog Budi Waseso: Beras juga bisa satu harga, ini caranya
Sebelumnya, Pemerintah juga telah menetapkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagai bantuan sosial bagi masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang.
Dengan adanya BPNT, Perum Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras yang makin menyusut.
Pada tahun 2017, penyerapan beras Bulog tercatat sebanyak 2,5 juta ton. Angka tersebut turun drastis menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2018 dan 354.825 ton pada tahun 2019, jauh di bawah angka minimum penyerapan beras di 1,8 juta ton dari total produksi nasional sebesar 32 juta ton.
Terkait dengan hal itu, Budi mengatakan bahwa program Rastra berjalan beriringan dengan BPNT sehingga masyarakat dapat memanfaatkan keduanya untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
“Jadi, BPNT jalan, rastra (seperti) perintah Presiden jalan. Jadi, dapat semuanya, masyarakat aman. Itu 'kan program negara, berarti programnya Presiden bagus 'kan,” ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
