Komisi Konsultasi Publik KKP jembatani Bakamla dan pengusaha perikanan

20 Februari 2020 13:27 WIB

Suasana pertemuan antara Badan Keamanan Laut dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP bersama sejumlah pelaku usaha perikanan di Kantor Bakamla, Jakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA/HO-KKP

Kepastian hukum tersebut untuk membantu nelayan kecil agar kegiatan ekonominya tetap berjalan

Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjembatani pertemuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan pelaku usaha kelautan.

"Sesuai dengan tugas KP2, menerima masukan pelaku usaha mulai kecil dan menengah, asosiasi perikanan dan penangkapan ikan. Mereka (pelaku usaha sektor perikanan) mengharapkan supaya ada kepastian hukum di laut," kata Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yugi Prayatna di Kantor Bakamla, Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pengusaha dari Kadin itu, Yugi mengaku menerima sejumlah masukan untuk perbaikan di sektor kelautan, di antaranya terkait kepastian hukum di laut.

Yugi memaparkan kepastian hukum tersebut untuk membantu nelayan kecil agar kegiatan ekonominya tetap berjalan.

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan pesan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan.

Kemudian, Yugi mengapresiasi sikap kooperarif Bakamla untuk mengawal nelayan. Bahkan, Kepala Bakamla, Laksdya Aan Kurnia memberikan nomor pengaduan yakni 0895600300846, jika nelayan atau pelaku usaha di bidang kelautan menemukan hal-hal yang mecurigakan serta perilaku oknum yang menghambat para nelayan.

"Nomor kontak ini yang akan saya sebarkan. Kalau ada apa-apa, tolonglah jadi mata telinga negeri ini. Dilaporkan ke Bakamla," jelas Yugi.

Sementara itu, Kabakamla Laksdya Aan Kurnia menegaskan akan selalu terbuka untuk menerima masukan. Hal ini diperlukan untuk memajukan sektor kelautan Indonesia.

"Kami akan selalu terbuka, kira-kira ada permasalahan apa dari pelaku usaha di perairan. Kita akan mengawal anak bangsa yang melakukan kegiatan ekonomi di laut. Kita siap kerja sama dan mendukung," katanya.

Baca juga: Menteri KKP dorong penguatan pelayanan perikanan berbasis teknologi
Baca juga: Menteri Edhy ingin inovasi pengawasan kelautan sejahterakan nelayan
Baca juga: Badan Keamanan Laut akan tingkatkan kehadiran di Natuna