Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah adanya rumor terkait konflik kepentingan pembayaran biaya pendidikan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui dompet digital Gopaysekolah itu bebas memilih, mau bank apa, mau dompet digital apa
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud. Itu adalah kebijakan yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital, dimana semua bisa menerima apapun," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan meski dirinya pendiri Gojek, namun dirinya sebagai menteri tidak akan melakukan tindakan yang memiliki konflik kepentingan.
Menurut Nadiem, ini harus ditekankan karena saat ini posisinya bukan bagian dari Gojek.
Baca juga: Pengamat: Bayar SPP sekolah harus bisa via lebih banyak fintech
Baca juga: Digitalisasi keuangan institusi pendidikan bantu tingkatkan kualitas
"Mohon ditanya ke perusahaannya, karena saya mendedikasikan mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," jelas dia.
Nadiem menegaskan bahwa integritas adalah harga mati untuknya. Selain itu, tidak ada kebijakan Kemendikbud mengenai sistem pembayaran itu.
"Sekolah itu bebas memilih, mau bank apa, mau dompet digital apa. Bayangkan kalau misal anggota komisi X menggunakan Gofood artinya ada konflik kepentingan dengan saya. Ini adalah produk pasar yang digunakan semua orang."
Nadiem mengakui dirinya jengkel dengan adanya rumor tersebut. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Baca juga: Bayar SPP sekarang sudah bisa pakai GoPay
Baca juga: GoPay pimpin pasar dompet digital meski tidak bakar uang
Baca juga: GoPay gandeng Baznas luncurkan inovasi GoZakat
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
