Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menjelaskan Renstra merupakan salah satu cara untuk dapat membantu pemerintah menjawab pertanyaan Ease of Doing Business (EoDB) atau peringkat indeks kemudahan berusaha.
"Dari Renstra ini kita bisa bantu menjawab pertanyaan untuk pemerintah tentang pertanahan maupun tata ruang yang salah satu tujuannya adalah untuk kemudahan berusaha. Oleh karena itu, penyusunan renstra ini sangat penting sekali. Harus ada rencana, riset, wujud, dan yang terakhir hasilnya seperti apa," kata Wamen Surya Tjandra melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menjelaskan sesuai dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas)Januari lalu, terdapat tujuh "strategic goals" yang menjadi target sampai tahun 2024.
Ketujuh strategic goals tersebut, yakni 1) Terwujunya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, 4) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; 6) Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif.
"Dari setiap tujuh strategic goals tersebut banyak sekali poin-poin yang harus dilakukan oleh kita. Kita harus yakin bisa menyelesaikan target kerja ini dengan baik sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN," kata Himawan.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR, Gabriel Triwibawa, mengatakan penyusunan renstra ini memerlukan pemikiran visioner, perhatian yang besar, serta didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan demi perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna.
Oleh karena itu, kegiatan penyusunan Renstra ini diikuti oleh para pimpinan eselon I dan II yang sekaligus memberikan arahan strategis dalam diskusi penyusunan Renstra.
Dalam kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di mana tim pelaksana merupakan pihak dari UGM sedangkan pengawas/supervisor adalah Tim Kementerian ATR/BPB (Eselon I dan II).
Baca juga: Target program reforma agraria mencapai 12,5 juta hektare
Baca juga: Komisi II DPR minta Kementerian ATR/BPN selesaikan reforma agraria
Baca juga: Pemerintah telah dan siap menyerahkan redistribusi lahan SK TORA
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
