Survei: Masyarakat puas atas kinerja TNI/Polri

23 Februari 2020 22:45 WIB
Survei: Masyarakat puas atas kinerja TNI/Polri
Peneliti Utama Politika Research and Consulting (PRC) Ian Suherlan saat memaparkan rilis survei nasional evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu (23/2/2020). ANTARA/Abdu Faisal/am.
Direktur Eksekutif Politika Research Consulting (PRC) Rio Prayogo mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI dan Polri merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya.

"TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 77,5 persen. Disusul Polri 67,8 persen," kata Rio melalui siaran pers, Ahad.

Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Politika Research Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) atas kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut hasil survei tersebut, kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67,8 persen. Disusul KPK 57,4 persen, Kejagung 51,1 persen, BPK 48,9 persen, DPD 51,4 persen, DPR 50,6 persen, MA 53,2 persen, MK 50,9 persen, dan MPR 51,7 persen.

Baca juga: Basarah: TNI butuh Wakil Panglima hadapi kompleksitas kinerja

Baca juga: Tokoh Papua apresiasi kinerja TNI dan Polri


Survei ini dilaksanakan oleh PRC dan PPI sejak awal Februari 2020 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan mewawancarai 2.197 responden yang tersebar di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,13 persen.

Hasil survei menunjukkan ada beberapa aspek yang mendominasi kepuasan masyarakat, yakni infrastruktur (76,6 persen), pembangunan SDM (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen).

Selain itu, ada tiga kartu hasil program Jokowi yang juga menjadi aspek kepuasan masyarakat, yakni kartu prakerja (76,5 persen), kartu Indonesia pintar kuliah (86,6 persen) dan kartu sembako murah (86,8 persen).

Survei juga menunjukkan ada dua kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat yakni rencana pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi elpiji (60,5 persen).

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020