Akses pasar bagi produk pertanian dan perkebunan Indonesia khususnya ke negara-negara pasar potensial non-tradisional Indonesia terus dibuka
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan sembilan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang ke-43 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, Swiss, Senin (24/2), guna membahas di antaranya kerja sama ekonomi.
Dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Selasa, disebutkan bahwa Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Belanda, Swedia, Palestina, Denmark, Ukraina, Arab Saudi, dan Norwegia.
Selain itu, Menlu RI juga bertemu dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Bersama mitra-mitranya, Menlu Retno membahas tiga isu utama yakni peningkatan kerja sama ekonomi, isu Palestina, serta pemberdayaan perempuan.
Retno menekankan pentingnya memfokuskan pada kerja sama ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia saat ini akibat berbagai isu termasuknya merebaknya virus COVID-19.
“Akses pasar bagi produk pertanian dan perkebunan Indonesia khususnya ke negara-negara pasar potensial non-tradisional Indonesia terus dibuka,” kata dia.
Secara khusus, dengan Belanda, Menlu RI membahas rencana kunjungan Raja Belanda pada Maret 2020 ke Indonesia, yang diikuti oleh sejumlah pengusaha negara tersebut.
“Kami membahas berbagai proyek kerja sama ekonomi yang akan disepakati sebagai hasil konkret kunjungan,” ujar Retno.
Baca juga: Menlu Retno angkat pemberdayaan perempuan dalam Sidang HAM PBB
Baca juga: Temui Dirjen WHO, Menlu Retno bahas penanganan COVID-19
Isu kedua yang diangkat Menlu Retno adalah perlunya dukungan dunia terhadap perjuangan Palestina pascapengumuman rencana perdamaian yang digagas Amerika Serikat.
I had a good meeting with FM Riyad Maliki of Palestine at Palais Des Nations, Geneva (24/02). Palestine appreciates Indonesia's continuous support toward the plight of Palestine #HRC43 pic.twitter.com/urSIZIYxLO
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) February 24, 2020
Menlu menegaskan kembali pentingnya semua negara mendukung semua parameter internasional yang telah disepakati dalam upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
“Perlunya dibukanya kembali proses perundingan yang didukung oleh semua negara untuk mencari solusi yang lestari berdasarkan prinsip two state solution” ujar dia.
Isu ketiga yang dibahas Menlu Retno bersama sahabatnya sesama menlu perempuan dari Swedia dan Norwegia yakni pemberdayaan perempuan dalam mendorong perdamaian dan toleransi.
Secara khusus Retno membahas upaya Indonesia mendukung pemberdayaan perempuan dalam perdamaian, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di kawasan dan dunia.
“Saya menyampaikan rencana pembentukan Southeast Asia Network of Woman Peace Negotiations and Mediators dan Indonesia-Afghanistan Women Networks yang masing-masing akan diluncurkan pada Juni dan Maret 2020 ini”, kata Menlu Retno.
Di sela-sela Sidang HAM PBB, Menlu Retno juga bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) Michelle Bachelet.
Bachelet secara khusus mengucapkan selamat kepada Indonesia atas keanggotaannya pada dua forum penting secara bersamaan, yaitu Dewan HAM dan DK PBB. Selain itu, KTHAM juga mengapresiasi peran Indonesia dalam upaya mendorong penyelesaian isu di Rakhine State.
Last meeting at the sidelines of the HRC, with UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet @mbachelet (Geneva, 24/02)#HRC43 #indonesia4humanrights pic.twitter.com/zpBWICs8Ck
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) February 25, 2020
Berbagai isu penting juga didiskusikan, mulai dari program Indonesia selama keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, hingga potensi kerja sama teknis dan penguatan kapasitas antara Indonesia dengan KTHAM atau kerja sama trilateral antara Indonesia, KTHAM, dan negara lain yang memerlukan.
“Kolaborasi bersama di tingkat nasional, regional maupun global termasuk dalam kerangka ASEAN sangat penting untuk mendorong promosi dan proteksi HAM,” kata Retno.
Sidang Dewan HAM merupakan pertemuan puncak Dewan HAM PBB dan dihadiri oleh delegasi setingkat kepala negara dan menteri.
Rangkaian Sidang Dewan HAM yang dimulai pada 24 Februari 2020 akan berakhir pada 20 Maret 2020.
Baca juga: MUI apresiasi pemerintah yang konsisten bela Palestina
Baca juga: Pemerintah akan verifikasi status kewarganegaraan eks kombatan ISIS
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
