Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan silaturahmi antara dirinya dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada Selasa malam membahas berbagai persoalan kebangsaan dan agenda politik ke depan khususnya kerjasama kedua partai di Pilkada 2020.Termasuk juga dibahas yang sedang akan dibahas yaitu terkait RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan
"Di dalam bicara beberapa hal termasuk Pilkada, karena PKS dan Golkar melakukan kerjasama di beberapa daerah," kata Airlangga dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan pertemuan tersebut sebenarnya sudah direncanakan beberapa waktu lalu namun baru bisa terlaksana pada Selasa malam.
Baca juga: PKS tanggapi wacana bentuk poros baru di Pilkada Surabaya
Airlangga menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas agenda-agenda politik di parlemen seperti progres pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law.
"Termasuk juga dibahas yang sedang akan dibahas yaitu terkait RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan," ujarnya.
Baca juga: Riset INSIS: PKS paling efektif di media massa, Golkar kuasai isu
Dia menjelaskan ada kesepakatan bahwa kedua partai mendorong transformasi struktural perekonomian yang berlandaskan tujuan untuk mereformasi perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu menurut dia bertujuan mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan koridor kesejahteraan dan keadilan sosial.
Baca juga: Tiga cawagub dari PKS silaturahim ke fraksi Golkar
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan spektrum isi pertemuan pimpinan dua partai tersebut sangat luas yaitu berbicara tentang isu kenegaraan baik dimensi politik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam sisi politik, kami sampaikan ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama di Pilkada 2020. Nanti secara teknis Tim kedua pihak akan menyisir di daerah mana saja yang bisa dilakukan kerja sama," katanya.
Dari sisi ekonomi menurut dia, terkait RUU skema Omnibus Law, PKS sepakat dengan ide transformasi struktural karena sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, partainya telah mengusung konsep tersebut.
Sohibul mengatakan, proses formal pembahasan Omnibus Law tersebut tentu berada di DPR RI, dan PKS memberikan catatan bahwa Omnibus Law diharapkan bisa didorong tapi dengan koridor-koridor yang jelas.
"Pertama koridor konstitusi, kami tidak ingin satu keinginan yang luhur transformasi struktural menabrak rambu-rambu konstitusi," ujarnya.
Kedua menurut dia dari sisi rambu-rambu keadilan, PKS berharap seluruh "stakeholder" mendapatkan rasa keadilan sehingga nanti konten Omnibus Law benar-benar bisa menjamin keadilan.
Ketiga, dia mengatakan, PKS ingin menjaga koridor otonomi daerah karena merupakan aspirasi era-reformasi yang tentu harus dijaga dan partainya ingin menguatkan otonomi daerah ke depan semakin baik lagi.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Aziz Syamsuddin.
Sementara itu Sohibul Iman didampingi Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Almuzzamil Yusuf, dan Ecky Awal Muharam.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
