Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Kolfidus mengatakan, Indonesia masih dihadapkan pada pilihan desain pemilu sebagai bagian dari pembangunan demokrasi.
"Desain dimaksud adalah selain untuk memenuhi hak politik rakyat, tetapi juga ingin mendorong efektivitas kepemiluan, di mana pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis, murah dalam proses dan berkualitas dalam hasil akhir," kata Emanuel Kolfidus kepada Antara di Kupang, Sabtu.
Baca juga: NasDem NTT hargai putusan MK terkait pemilu serentak
Dia mengemukakan pendapat itu berkaitan dengan konsekuensi dari pelaksanaan sistem pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.
"Memang Indonesia masih dihadapkan pada pilihan desain pemilu sebagai bagian dari pembangunan demokrasi, selain untuk memenuhi hak politik rakyat, tetapi juga ingin mendorong efektivitas kepemiluan," kata Emanuel Kolfidus.
Baca juga: Bawaslu NTT sarankan KPU desain teknis pelaksanaan pemilu serentak
Oleh karena itu, dia memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebagai bagian dari upaya desain kepemiluan secara regulatif.
"Dengan keputusan ini, semacam ada pembagian antara pemilu nasional (Pilpres dan pileg nasional) dengan pemilu lokal (daerah)," katanya menjelaskan.
Baca juga: Putusan MK terkait Pemilu, PPP: Seperti rasa pakar
Dia menambahkan, keputusan MK adalah tertinggi, final, dan mengikat, tentu ini harus segera direspons dengan kesiapan UU Pemilu, dan berbagai perangkat aturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain itu, partai politik juga harus mulai bersiap diri dengan desain baru ini.
"Demikian halnya masyarakat harus beradaptasi dengan sistem pemilu baru yang akan diterapkan nanti," kata anggota DPRD NTT ini.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
