Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Universitas Wollongong, Australia, sepakat kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan budidaya perikanan.Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, mengaku bangga menyaksikan penandatangan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Universitas Wollongong, Australia, Minggu (1/3).
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan, terutama berkaitan dengan ekonomi biru, perubahan iklim, perikanan budidaya, dan ketahanan pangan.
Selain itu, poin penting MoU ialah berkaitan dengan tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan dan ekonomi kelautan termasuk perikanan tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur.
Kemudian, lanjutnya, perihal lingkungan laut, perbatasan dan batas maritim, penegakan hukum dan regulasi maritim, keamanan dan strategi maritim, kebijakan dan hukum kelautan, serta tata kelola kelautan.
"Tolong izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan terbesar saya untuk Universitas Wollongong, khususnya Pusat Nasional Lautan Australia, Sumber Daya dan Keamanan (ANCORS), atas dukungan anda yang berkelanjutan terhadap kerja sama kelautan dan perikanan," kata Edhy usai penandatanganan MoU.
Menteri Edhy memaparkan, KKP dan Universitas Wollongong telah bekerja sama sejak 2011, ketika 30 staf KKP menghadiri Pelatihan Hukum Kelautan Internasional di Australian National Centre of Ocean, Resources and Security (ANCORS).
Bentuk kerja sama terakhir antara kedua belah pihak, yaitu Program Negosiasi Perikanan yang dilakukan di Jakarta, pada 6-10 Mei 2019 dan 9-13 September 2019, didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
"Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum dan kebijakan terkait laut dan perikanan internasional serta keterampilan dalam bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam forum bilateral dan multilateral," ucapnya.
Karena itu, Menteri Edhy optimistis, MoU ini akan menjadi modal yang baik untuk memupuk kerja sama antar dua negara, dan mendorong kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan implementasi konkrit dengan menyetujui rencana kerja.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
