"Kalau lihat dari jumlah jumlah PNS kita di lingkungan TNI dan Kemhan itu ada lebih dari 53.900 orang, ini yang perlu betul-betul kita pikirkan kapan dan bagaimana proses berkarier atau jenjang karier maupun perawatan personelnya dalam menyangkut hal apa pun, termasuk seragam, kelengkapan, dan lainnya," kata Kepala Biro Umum Setjen Kemhan RI Marsma TNI Yusuf Jauhari saat Raker Korpri TNI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa.
Raker Korpri TNI yang mengangkat tema "Dengan Rapat Kerja Korpri TNI Tahun 2020, Kita Wujudkan PNS TNI yang Kuat Unggul, Maju Mandiri Guna Mendukung Keberhasilan Tugas Pokok TNI" itu, kata Yusuf, merupakan kegiatan dalam rangka melakukan konsolidasi organisasi, tukar-menukar informasi.
"Ini juga sebagai evaluasi dalam rangka menyamakan persepsi untuk pencapaian keselarasan, keterpaduan gerak langkah kegiatan organisasi, dan meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung keberhasilan tugas pokok TNI," ujarnya.
Baca juga: MPR dukung Kementerian Pertahanan soal komponen cadangan
Dikaitkan dengan tugas TNI, bidang personel memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tugas pokok.
Dalam hal pengawakan organisasi, lanjut Yusuf, diperlukan perencanaan yang matang sehingga pengisian dalam jabatan sudah mempertimbangkan antara tugas pokok dan fungsi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi personel yang ditempatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Karoum Kemhan mengatakan bahwa para pegawai PNS di seluruh lingkungan Kemhan maupun TNI mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian bidang tugas masing-masing sehingga mampu menjadi personel yang profesional serta dapat menyikapi secara arif dan bijaksana berkaitan dengan pengawakan PNS dalam organisasi dan institusi Kemhan maupun TNI.
"Kami dari Kemhan berharap bisa mendukung secara optimal apa-apa yang Bapak dan Ibu butuhkan dan apa yang menjadi hak dan harus diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian," ujarnya.
Dilihat dari sisi kebutuhan personel, salah satu yang juga harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bagi Kemhan, khususnya adalah perihal pembahasan seragam.
"Untuk di Kemhan, ada berbagai macam seragam, yakni baju putih, hitam, dan batik, saya kira untuk batik khusus di seluruh satuan sudah mulai setiap Jumat diseragamkan," kata Karoum Kemhan.
Baca juga: Kemhan akan buka pendaftaran Komponen Cadangan
Untuk penggunaan pakaian PDU 1 maupun PDU 4, kata Yusuf, sejauh ini sudah melalui beberapa rapat yang diselenggarakan di Kemhan dan dihadiri dari setiap matra maupun dari Mabes TNI.
"Kemhan sejauh ini tidak ada masalah. Namun, bagi anggota yang berhijab pemakaiannya menyesuaikan kenyamanan dan pastinya karena ini baru tahap awal tetap perlu adaptasi. Akan tetapi, dari segala hal, sudah sangat baik dan yang diteruskan adalah hasil musyawarah terakhir kemarin yang sudah disepakati," ujar Marsma Yusuf.
Namun, untuk pakaian dinas lapangan (PDL) berdasarkan kesepakatan, akan digunakan warna terang.
"Keputusan tersebut diambil lantaran penggunaan warna gelap atau hijau seperti sebelumnya untuk menghindari kecenderungan militeristik sehingga yang digunakan Kemhan hasil keputusan tersebut adalah warna kecokelatan dan warna ini sudah digunakan dan disosialisasikan pada saat HUT TNI," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
