Calon pemimpin yang menggunakan politik uang agar terpilih di pilkada akan cenderung berupaya mengembalikan modal ketika menjabat, kata Teras Narang saat reses dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangka Raya, Kamis.
"Kalau sudah seperti itu, maka calon pemimpin yang terpilih itu besar kemungkinan akan mengabaikan bahkan tidak terlalu memperhatikan lagi kepentingan masyarakat," kata dia.
Baca juga: Teras Narang: Target pemindahan IKN 2024 lumayan ambisius
Senator asal Kalteng itu mengemukakan bahwa pihaknya di DPD RI pernah berdiskusi dan mengkaji masalah pilkada dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) serta lembaga lainnya.
Dia mengatakan dari hasil diskusi tersebut, ternyata ketika seseorang ingin menjadi calon di pilkada, harus menyediakan sekaligus menghabiskan uang yang sangat besar. Parahnya lagi, uang yang dihabiskan seseorang itu sudah dimulai saat ingin mencalon.
"Belum menjadi calon, masih ingin menjadi calon. Apakah itu menjadi calon dari jalur partai politik ataupun perseorangan. Sama-sama membutuhkan dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit," kata Teras.
Setelah ditetapkan menjadi calon, lanjut pria yang pernah menjabat Gubernur Kalteng dua periode itu, dibutuhkan juga uang tak kalah banyak agar terpilih dan menjadi pemenang dalam Pilkada.
Dia mengatakan kondisi itu menjadi perhatian serius DPD RI, sehingga dalam reses selalu diberikan penyadaran bahwa pentingnya seluruh lapisan masyarakat melawan segala bentuk politik uang.
"Saya sudah reses dan bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur. Dalam reses itu, saya selalu mengajak agar bersama-sama melawan politik uang saat pemilu, terkhusus Pilkada yang akan dilaksanakan September 2020," kata Teras Narang.
Pria yang pernah menjadi Anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2005 itu mengakui, tidak mudah melawan politik uang. Namun, dirinya tetap berharap dengan adanya penyadaran yang dilakukan secara terus menerus, pemahaman masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin tidak hanya untuk sesaat melainkan sangat berpengaruh terhadap bagaimana perubahan pembangunan daerah ke depan serta peningkatan berbagai sektor kehidupan.
"Jangan sampai hanya karena uang Rp100 ribu atau Rp150 ribu, tapi calon pemimpin yang dipilih tidak mampu membawa kemajuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang: Target pemindahan IKN 2024 lumayan ambisius
Baca juga: Teras Narang : Bisa saja Pilkada kembali dipilih DPRD
Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
