"Hari ini, KPK kedatangan Dubes Jerman untuk Indonesia bersamaan dengan organisasi kerja sama pemerintahan Jerman yang disebut GIZ. KPK sudah bekerja sama dengan GIZ, bahkan sejak sebelum 2010. Karena itu, kedatangan Pak Dubes hari ini menegaskan bahwa kerja sama akan tetap dilanjutkan dengan komitmen baru," ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan kedatangan Dubes Jerman untuk menyampaikan komitmen baru bahwa Pemerintah Jerman mempunyai fokus dan juga mengapresiasi perihal keberadaan KPK selama ini.
"Bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di internasional, KPK diakui sebagai lembaga yang akuntabel dan karenanya terpercaya untuk didukung oleh Pemerintah Jerman," ucap Ghufron.
Baca juga: Cegah korupsi, KPK kawal proses pemindahan ibu kota baru
Di dalam dua tugas pokok KPK, yaitu penindakan dan pencegahan, ia mengatakan bahwa Pemerintah Jerman akan mengembangkan kerja samanya di bidang pencegahan.
"Sebagaimana telah diketahui bersama sebelum ini telah dikembangkan "whistleblower system", karena itu kemudian kami akan mengembangkan itu ke depan bagaimana "whistleblower system" bisa meluas diaplikasikan di setiap pemerintahan," kata Ghufron.
Selain itu, ia juga menyatakan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan soal pencegahan korupsi di bidang pendidikan dan politik.
"Pada dunia pendidikan yang bertata kelola antikorupsi, pada sektor pemerintahan, pada sektor demokrasi atau politik. Bagaimana agar sistem perpolitikan kita itu mulai dari pendanaan sampai tata kelola partai politik bisa berbasis antikorupsi. Itu yang menjadi komitmen yang akan kita laksanakan bersama pemerintah Jerman untuk membantu KPK," ucap Ghufron.
Selain itu, Pahala menambahkan bahwa KPK juga bekerja sama dengan "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH" (GIZ) terkait perizinan sumber daya alam.
"Karena kehutanan ini bagian dari fokus KPK untuk sumber daya alam secara spesifik kami sepakati bahwa dengan GIZ, kami akan memperbaiki perizinan di sumber daya alam secara khusus kehutanan di Papua, Papua Barat, Kalimatan Timur, dan Riau," kata Pahala.
Dengan perbaikan perizinan itu, kata dia, juga akan mendorong investasi ke Indonesia.
"Jadi, perizinan yang lebih terbuka untuk mendorong investasi juga ke Indonesia. Jadi, kami bekerja sama untuk program yang ada di Stranas (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi), misalnya "one-map policy", ujar Pahala.
Baca juga: Menpan RB sambangi KPK bahas Stranas Pencegahan Korupsi
Baca juga: KPK tak masalah dikritik rencana adili HM dan NHD in absentia
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
