Badan Restorasi Gambut (BRG) akan membuat beberapa unit sekat kanal di kawasan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang menjadi habitat puluhan gajah pada 2020 untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut.Kami mempelajari yang terjadi tahun lalu, dan tahun ini harus dilakukan penyekatan kanal lebih banyak lagi
Kepala Sub Kelompok Kerja BRG Provinsi Sumatera Selatan, Onesimus Patiung, di Palembang, Senin, mengatakan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Muara Sugihan menjadi pelajaran berharga karena telah menghanguskan ratusan hektare lahan gambut yang sudah direstorasi BRG.
Kawasan tersebut sudah melewati proses pembasahan dan penanaman kembali dengan ditanami sejumlah tanaman khas gambut pada tahun 2019, terutama di sekitar lokasi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Hutan Lindung Suaka Margasatwa Padang Sugihan yang menjadi tempat hidup puluhan gajah.
“Banyak areal yang sudah ditimbun (tutup, red) tapi masih ada kanal tembus ke sungai, jadi kami ingin mempercepat pembuatan sekal kanalnya agar tahun ini tidak terjadi lagi karhutla,” kata dia setelah menerima kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia.
Ia mengatakan kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) di Muara Sugihan Banyuasin menjadi fokus perhatian BRG untuk direstorasi karena selalu terbakar setiap tahun.
Baca juga: BKSDA jelaskan penyebab gajah mengamuk di Ogan Komering Ilir
Baca juga: Petinggi Sumsel tinjau desa lokasi gajah ngamuk
Pada tahun lalu, BRG sebenarnya sangat optimistis kawasan seluas 1,5 hektare yang menjadi tempat hidup puluhan gajah itu tidak terbakar lagi. Namun, lantaran cuaca ektrem yang terjadi pada 2019 membuat hal tersebut tidak terelakkan.
“Kami mempelajari yang terjadi tahun lalu, dan tahun ini harus dilakukan penyekatan kanal lebih banyak lagi,” kata dia.
Pada 2020 ini, BRG Sumsel mendapatkan alokasi dana Rp31 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp28 miliar untuk membuat 700 sumur bor dan sekitar 150-an sekat kanal yang tersebar di lima kabupaten.
Menurutnya, yang terpenting dalam perbaikan lahan gambut di kawasan tersebut yakni adanya koordinasi dengan perusahaan pemilik konsesi.
Hal ini mengingat pemerintah hanya bertanggung jawab pada areal di luar konsesi, sementara lahan gambut itu yang berada dalam konsesi menjadi tanggung jawab perusahaan.
“Ini perlu koordinasi, karena jika di luar areal konsesi sudah direstorasi, sementara di areal konsesi justru tidak dilakukan, maka sama saja. Ini juga yang menjadi masalah kami selama ini,” kata dia.
Baca juga: Gubernur: Almarhum Babinsa korban terinjak gajah sebagai pahlawan
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menilai untuk memaksimalkan program restorasi gambut tersebut perlu dilakukan penambahan alokasi dana APBN.
Penambahan anggaran ini dibutuhkan karena kerusakan lahan gambut di Sumsel terbilang parah akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat pada 2015 dan 2019, sehingga dibutuhkan penanganan serius agar lingkungan kembali pulih.
“Saya nilai anggaran perlu ditambah agar upaya perestorasian ini maksimal. Ini tugas kami yang akan mengawalnya,” kata Riezky.
Namun, perestorasian lahan gambut ini bukan sebatas persoalan anggaran yang terbatas tapi juga koordinasi antara berbagai pihak terkait.
Pemerintah yang bertugas memperbaiki areal di luar konsesi perkebunan milik perusahaan harus membangun koordinasi dengan banyak pihak agar perbaikan menjadi optimal dan tepat sasaran, kata dia.
Sebelumnya, sebanyak 38 gajah di Balai Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Hutan Lindung Suaka Margasatwa Padang Sugihan terpaksa diungsikan saat terjadi karhutla tahun lalu karena sekitar 1,5 hektare lahan di kawasan tersebut terbakar.
Baca juga: Gubernur: Jangan ada konflik manusia dengan binatang dilindungi
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2020
