Sebab, langkah dari BPH Migas dinilai berpotensi mempengaruhi pembangunan infrastruktur gas dan kepastian investasi di sektor hilir migas.
"Sebagai lembaga independen yang langsung di bawah Presiden, harus hati-hati. Jangan terpengaruh tekanan untuk menurunkan harga gas industri," jelas Andre melalui keterangan tertulis diterima Antara di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan, jajak pendapat dilaksanakan untuk menyerap masukan dan pendapat para stakeholder sebagai bagian dari mekanisme review tarif. Diharapkan melalui kegiatan itu dapat diperoleh keputusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak.
Baca juga: RI stop ekspor gas ke Singapura 2023, dialihkan ke Cirebon-Semarang
“Setelah tahapan public hearing, BPH Migas akan melaksanakan sidang komite secara independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas review tarif pengangkutan. Keputusan kami tetap mempertimbangkan 3 pilar kepentingan, yakni pemerintah, badan usaha transporter dan badan usaha shipper/end user,” ujar Fanshurullah.
Dengan kondisi di mana jaringan transmisi gas yang akan direview tarifnya itu hingga kini belum mencapai tahap keekonomian. Kembali, Andre berpendapat bahwa BPH Migas membangun skenario tarif harus turun, perlu ditinjau.
Ia menilai, isu harga jual gas bumi hanya salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rangka perbaikan tata kelola gas bumi.
Baca juga: Kepala BPH Migas temui Gubernur Kalbar, bahas pipa trans Kalimantan
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
