"Sudah saatnya pemerintah membentuk Komisi Nasional (Komnas) atau Satuan Tugas (Satgas) sehingga masyarakat memiliki panduan bagaimana mengatasi dan keluar dari persoalan tersebut," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan sebenarnya sudah banyak masukan dari berbagai pihak agar segera membentuk Komnas seperti dulu pernah dilakukan ketika kasus flu burung.
Menurut dia, saat ini penyebaran COVID-19 sudah melebar dan meluas serta sudah banyak masyarakat yang terinfeksi bahkan ada korban yang meninggal dunia.
"Jadi (pembentukan Komnas agar) tidak lagi penyelesaiannya dilakukan parsial Kementerian Kesehatan, kemudian KSP bicara yang lain lagi. Jadi koordinasi ini penting supaya langkah-langkah penanggulangan bisa dilaksanakan," ujarnya.
Menurut dia, sebenarnya hingga saat ini belum ada "Panglima" untuk mengatasi masalah COVID-19. Karena itu dia menilai, ketika Komnas telah dibentuk maka Presiden tinggal menginstruksikan bahwa untuk menanyakan terkait COVID-19, langsung kepada Komnas tersebut.
"Saya menilai sebenarnya respon pemerintah ada untuk menangani COVID-19, pemerintah sudah bekerja. Namun koordinasinya dalam satuan kerja khusus yang belum ada," katanya.
Saleh mencontohkan langkah responsif pemerintah menghadapi COVID-19 seperti menjemput warga Indonesia yang tinggal di Wuhan, China, Jepang lalu mereka diobservasi.
Namun menurut dia langkah kerja tersebut belum terkoordinasi dengan benar dan cenderung parsial sehingga mengukur kinerjanya agak parsial.
Baca juga: Indonesia miliki kemampuan uji laboratorium Covid-2019
Baca juga: Perlukah orang sehat pakai masker demi cegah corona?
Baca juga: RSUP Sardjito rawat satu pasien asal Jepang di ruang isolasi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
