"Percepat realisasi serapan anggaran dan meningkatkan beragam potensi pendapatan negara dari setiap program di masing-masing direktorat," kata Menteri Edhy dalam rilis, Senin.
Menurut Edhy ingin memastikan bahwa tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo bisa dipahami secara menyeluruh.
Untuk itu, ujar dia, di KKP ingin dibangun budaya komunikasi yang dewasa, dengan meningkatkan sinergi antara sesama eselon 1, eselon 2, dan seterusnya.
Menteri Edhy menerangkan, dalam melaksanakan tugas dari Presiden yaitu membangun komunikasi dengan nelayan dan berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi yang baik di internal juga dinilai sangat penting.
Karena itu, ia membuka ruang seluas-luasnya kepada jajarannya untuk memberikan masukan. "Tujuannya satu, agar kebijakan ke depannya bisa dilalui bersama dan nama baik lembaga bisa kita jaga," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menteri Edhy selanjutnya, meminta jajarannya serius mengembangkan sektor budidaya, sesuai amanat Presiden Jokowi. Meski terlihat sederhana, lanjutnya, namun bidang akuakultur ini perlu didukung semua eselon 1.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 ini dan mengharapkan agar anggaran bagi KKP dapat meningkat pada tahun 2021.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (24/2).
Sudin juga menyatakan mendorong KKP untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.
Menteri Edhy memaparkan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.
Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.
Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.
Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
