Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta pemerintah pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran pandemi virus COVID-19 di Tanah Air.upaya penanggulangan termasuk pendanaan riset untuk menemukan vaksin anti COVID-19
"Ancaman penyebaran pandemi COVID-19 kian mengancam. Untuk itu satgas harus terbuka meminta masukan dari pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk merumuskan strategi terbaik dalam upaya pencegahan perluasan wabah, tindakan medis bagi pasien terduga dan positif di rumah sakit rujukan, serta upaya riset mencari vaksin anti COVID-19," ujar Huda di Jakarta, Rabu.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Wabah Corona bisa mengumpulkan para pakar lintas bidang baik dari fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga farmasi dari berbagai perguruan tinggi.
Dia menjelaskan kalangan perguruan tinggi mempunyai pakar-pakar terbaik di bidangnya yang bisa berkontribusi terhadap penanggulangan COVID-19.
Baca juga: Hadapi COVID-19, Bio Farma: Stok vaksin untuk daya tahan tubuh cukup
Baca juga: Dunia berpacu mengembangkan penangkal COVID-19
Menurut dia, pakar kesehatan masyarakat bisa memberikan kontribusi terhadap strategi pencegahan perluasan wabah, pakar bidang kedokteran bisa menyusun langkah strategis untuk percepatan penyembuhan pasien positif COVID-19 dan pakar farmasi bisa terlibat dalam proses pencarian vaksin antivirus COVID-19.
"Undang mereka secara terbuka kalau perlu bikin panel sehingga publik tahu jika setiap langkah strategis yang diambil pemerintah telah dipikirkan secara matang dari sisi operasional hingga kajian akademisnya,” kata dia.
Huda mengungkapkan saat ini beberapa pakar dari kedokteran dan farmasi dari Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mempunyai temuan awal kandungan zat yang bisa menjadi antivirus COVID-19 dengan menggunakan metode penelitian bio-informatika dan menemukan senyawa dalam jambu biji, daun kelor dan kulit jeruk bisa menghambat replikasi virus dan penempelan virus COVID-19 dalam tubuh.
"Sayangnya mereka belum bisa melakukan uji klinis terhadap temuan tersebut karena terkendala keterbatasan dana. Kami menilai pemerintah harus segera menyambut temuan ini dan mendukung upaya ujiklinis sehingga ada harapan jika vaksin anticovid 19 bisa ditemukan,” kata dia.
Ia juga menyarankan penggunaan dana abadi penelitian dari APBN sebesar Rp5 triliun untuk mendanai ujiklinis temuan awal vaksin anti COVID-19 dari tim pakar gabungan dari UI dan IPB tersebut.
Menurut dia penanggulangan wabah COVID-19 tidak harus melulu soal pencegahan penyebaran saja tetapi juga harus diimbangi dengan riset terkait vaksinnya.
"Kami juga mengimbau keterlibatan aktif dari pihak swasta agar bersama-sama pemerintah melakukan langkah nyata terhadap berbagai upaya penanggulangan termasuk pendanaan riset untuk menemukan vaksin anti COVID-19," kata dia lagi.
Baca juga: Konsorsium pun disiapkan untuk mengembangkan vaksin COVID-19
Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020